PINRANG, BERITA-SULSEL.COM – Kabupaten Pinrang menorehkan prestasi gemilang dalam menjamin keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan data terbaru Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 21 April 2026, Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) Pinrang memimpin klasemen dengan capaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebesar 93,2 persen.

Angka ini jauh melampaui rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada angka 69,1 persen. Pinrang mengungguli Kabupaten Jeneponto (92,6%) dan Kabupaten Sinjai (92,0%) yang menempati posisi kedua dan ketiga.

Strategi Jemput Bola Jadi Kunci

Plt Kepala Dinas Kesehatan Pinrang, dr. Amsyir Muhadi, mengungkapkan bahwa kesuksesan ini merupakan buah dari kerja keras tim di lapangan. Pihaknya menerapkan strategi “jemput bola” untuk memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemberian Gizi (SPPG) memenuhi standar kesehatan.

“Alhamdulillah, dari 44 dapur SPPG yang beroperasi, tinggal 3 dapur yang sedang berproses. Strategi jemput bola dengan menghubungi langsung mitra dapur menjadi kunci utama kami,” ujar dr. Amsyir kepada media, Rabu (29/4/2026).

Beliau menjelaskan bahwa sebuah dapur harus memenuhi tiga unsur wajib sebelum mengantongi SLHS. Syarat tersebut meliputi pelatihan penjamah makanan, pengambilan sampel uji laboratorium, serta penilaian Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Ketiga unsur ini wajib mencapai skor minimal 80 persen.

Sinergi Ketat BGN dan Dinas Kesehatan

Senada dengan hal tersebut, Koordinator Wilayah BGN Pinrang, Nining Angreani, menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas layanan. Menurutnya, BGN selalu berkoordinasi intensif dengan Dinkes Pinrang sejak tahap persiapan operasional.

“Kami selalu menggandeng Dinkes. Sebanyak 47 relawan SPPG telah mengikuti pelatihan khusus dari tim Kesling. Bahkan, seluruh relawan wajib menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas sebelum mulai bekerja,” tegas Nining.

Langkah preventif ini bertujuan memastikan asupan gizi untuk masyarakat benar-benar aman dari risiko kontaminasi. Saat ini, sanitarian Puskesmas juga rutin melakukan pengawasan sesuai wilayah kerja masing-masing.

Dorongan dari Kementerian Kesehatan Meskipun Pinrang mencatatkan hasil positif, Kemenkes tetap mengingatkan pentingnya pengawasan berkelanjutan. Melalui evaluasi Triwulan I 2026, pemerintah pusat meminta Dinas Kesehatan di seluruh daerah terus mendorong percepatan SLHS bagi wilayah yang masih rendah, seperti Soppeng (17,6%) dan Barru (31,8%).

Kemenkes menekankan bahwa SLHS adalah pilar utama dalam mencegah kasus keracunan pangan. Oleh karena itu, koordinasi antara Satuan Tugas (Satgas) dan pengelola dapur harus tetap terjaga demi keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis yang sehat dan berkualitas.