MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Peluang akademisi untuk menang di pemilihan kepala daerah (Pilkada) sangat besar. Selain memiliki kualifikasi dalam ilmu pemerintahan, akademisi yang juga bergelut dalam dunia politik tak sedikit yang memiliki popularitas yang cukup baik. Bahkan elektabilitas mereka cukup layak diperhitungkan.
Sudah banyak figur berlatang belakang akademisi bertarung di Pilkada. Bahkan mereka sukses menjalankan roda pemerintahan seperti Prof Mansur Ramli, ia pernah pernah maju di Pilgub Sulsel, dan saat ini mencuat nama Prof Nurdin
Beberapa akademisi yang pernah menjadi kepala daerah juga sukses menjalankan roda pemerintahan seperti Moh Roem juga sukses memimpin Sinjai selama dua periode. Tak hanya itu, mantan Wali Kota Makassar periode 1999-2004 yang memiliki latar belakang akademisi dengan gelar doktor Ilmu Hukum.
Kemudian tokoh pendidikan yang sukses yakni Prof. Tandi Roma Andi Lolo. Ia adalah mantan Bupati Tana Toraja periode jabatan 1989-1995. Tokoh yang satu ini dijuluki sosok yang serba bisa karena kiprahnya bukan hanya di dunia akademisi tapi juga di bidang pemerintahan.
Khusus untuk di Kota Makassar yang akan menggelar Pilkada tahun 2018 mendatang, telah muncul nama akademisi plus politisi yang digadang-gadang ikut bertarung memperebutkan kursi yang saat ini diduduki oleh Danny Pomanto.
Ada Endre Cecep Lantara yang merupakan legislator DPRD Sulsel dari Frkasi Partai Demokrat sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Makassar, kemudian ada nama Andi Mustaman yang merupakan mantan legislator DPRD Sulsel sekaligus ketua Yayasan Bhakti Bumi Persada. Terakhir ada nama Syamsu Niang anggota DPR-RI Fraksi PDI-P yang juga ketua Yayasan Laniang Makassar.

Berikut kami merangkum 7 alasan memilih akademisi plus Politisi di Pilkada
1. Kedepankan Prinsip Kebenaran.
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar Dr.H.Usman Jasad, M.Ag menyebut akademisi punya kemampuan menganalisa permasalahan dengan mengedepankan objektifitas, kebenaran dan keabsahan data.
“Salah satu tradisi terbaik akademisi adalah kekuatan analisa Akademik, objektifitas, dan kebenaran untuk kepentingan orang banyak. Ini jadi modal Awal,” kata Ujas sapaan akrabnya.
Namun menurut Ujas untuk menjadi seorang kepala daerah kekuatan akademik yang dimiliki belum cukup tanpa dibarengi kemampuan dibidang politik. “Politik orang tidak berbicara nilai tapi bicara Strategi,” Ungkapnya.
2. Berpikir Secara Kritis dan Sistematis.
Dosen yang juga pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, DR. Sabri AR menyampaikan akademisi punya peluang besar untuk maju Pilkada selama punya kemampuan lebih dan tidak hanya mengandalkan sisi akademisi saja.
Salah satu kelebihan akademisi yakni memeliki yang sifat sekular dimana mampu berpikir secara kritis, sistematis dan membangun visi untuk prediksi kedepan dalam membangun daerah.
“Tidak semua orang bisa berpikir seperti itu Kalau kekuatan akademisi ini dimiliki oleh seorang figur ditambah lagi pengalaman pengalaman lain menurut saya Akademisi jauh lebih siap,” ujar Sabri yang juga kepala prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN terbebut.
3. Akademisi Terbukti Majukan Daerah.
Pengamat sosiologi politik Universitas Hasanuddin, Dr Andi Haris mengatakan, semua figur, baik politisi, birokrat hingga akademisi yang ingin maju di Pilkada pasti memiliki peluang sama untuk menang. Tapi, dasar penentuannya terlihat dari track record personnya.
Menurutnya, saat ini banyak akademisi yang menjadi kepala daerah sukses menjalankan amanah masyarakat. “Contoh kecil yang saat ini dilihat oleh masyarakat adalah Bupati Bantaeng, Prof Nurdin Abdullah,” ujarnya.
4. Memiliki Kualitas dan Kualifikasi Diatas Rata-rata.
Ketua Program studi (Prodi) S3 Pendidikan Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar (PPs-UNM), Prof Dr Chalid Imran Musa M.Si mendorong tokoh pendidikan atau akademisi untuk ikut bertarung di Pilkada.
“Akademisi memiliki kualifikasi tersendiri dalam berpolitik dan menjalankan sistem pemerintahan. Banyak daerah yang berkembang dengan baik ditangan akademisi. Contoh kecil saat ini di Kabupaten Bantaeng yang dipimpin Prof Nurdin Abdullah,” jelasnya..
Walaupun memiliki kualitas dan kulifikasi yang cukup baik, jelas Prof Chalid, tak banyak akademisi yang masuk dalam dunia politik secara praktis. Majunya akademisi di Pilkada, diyakininya pembenahan pendidikan bisa lebih maksimal.
5. Harapan baru dan alternatif yang dibutuhkan masyarakat
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Mendikbud), Prof Anies Baswedan mendorong para akademisi untuk turut ambil bagian dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada). Seperti halnya dirinya yang maju di Pilgub DKI Jakarta 2017.
“Pilkada sangat penting bagi suatu daerah. Dimana menentukan sosok yang memimpin selama lima tahun. Untuk itu dibutuhkan figur yang memiliki pengaruh,” jelas guru besar yang mendapatkan mendapatkan gelar doktor ilmu politiknya dari Northern Illinois University ini.
Menurutnya, kalangan akademisi merupakan harapan baru dan alternatif yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memajukan suatu daerah. Sebab, secara ilmiah mengetahui masalah serta solusinya.
6. Memiliki Nilai dimata masyarakat.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua II Bidang Kemhasiswaan STMIK Handayani Makassar, Mirfan yang menganggap nilai menjadi modal utama jika maju di Pilkada atau menjadi kepala daerah.
“Mereka yang menjadi pemenang adalah figur kemampuan diatas rata-rata, termasuk dalam meyakinkan masyarakat,” ungkapnya.
Mirfan juga mengatakan, politik dan akademisi adalah dua hal yang berbeda. Tapi bisa menyatu.
7. Punya Peran Penting
Kalangan akademisi sangat layak maju atau didukung untuk maju di pemilihan kepala daerah (Pilkada), termasuk di Makassar. Sebab, akademisi memiliki peran penting terhadap perkembangan pemerintahan di Sulsel, termasuk Kota Makassar. Mereka mampu menyumbangkan pemikiran serta kualitasnya.
Hal disampaikan pengiat ekonomi dan politik Sulsel, Ir Abdul Haris SE MSi. Kata dia, selain memiliki kualitas dan kualifikasi yang baik, akademisi juga layak dipasangkan dengan figur yang berlatar belakang politisi, birokrat maupun pengusaha.
Comment