BONE, BERITA-SULSEL.COM — Bersaing menarik simpati masyarakat, pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Bone luncurkan berbagai program hingga kartu yang dijanjikan agar terpilih. Selain program PBB gratis yang banyak menuai polemik, program lainnya yaitu kartu 7 juta per KK yang dijanjikan salah satu paslon.

Dari data Pemerintah Kabupaten Bone, realisasi PAD hingga 7 Juni 2024 mencapai Rp113,648 miliar. Persentasenya baru mencapai 39,50% dari dari target Rp287,720 miliar. Kartu 7 juta per KK jika berbentuk fresh money dengan jumlah KK di Bone 263.591, maka akan dibutuhkan dana setidaknya 1,8 triliun, sedangkan APBD Bone 2024 hanya 2,8 tiriliun.

Pengamat Pemerintahan, Dr. Yusdianto, dari Universitas Lampung (UNILA), menilai program ini bisa menjadi boomerang bagi paslon di kemudian hari. Menurutnya, apa yang penting dilakukan paslon saat ini adalah bagaimana menangani kemiskinan ekstrim dimana Bone juga masih tinggi jumlah kemiskinannya, yakni 9,58 persen.

“Sebaiknya wujudkan mimpi-mimpi masyarakat secara konkrit bukan abstrak. Jangan gagasan muluk-muluk lalu masyarakat ditinggalkan. Semua kan mengandalkan anggaran dari pusat jadi baiknya kepala daerah sampaikan gagasan yang sederhana, jelas, anggaran ada dan bisa dipertanggungjawabkan,” beber Yusdianto.

Ditekankan Yusdianto, para kandidat perlu menghitung kemampuan APBD. Harus tahu berapa Dana Bagi Hasil (DBH) dan berapa hasil pajak daerah. Beberapa calon kepala daerah, kata Yusdianto, gagal menggunakan pengetahuan dalam berkompetisi, hanya semata-mata memenuhi hasrat politik saja.

“Stempel kebohongan itu nanti akan merugikan calon sendiri, masyarakat sekarang sudah cerdas mana calonnya yg sedang berbohong, mana yang betul-betul bisa buktikan,” tegasnya. (eka)