MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mencatat kenaikan signifikan dalam estimasi kerugian akibat kebakaran Gedung DPRD Kota Makassar. Kerugian keseluruhan kini diperkirakan mencapai Rp323,4 miliar.

Estimasi terbaru ini muncul setelah inventarisasi aset oleh Sekretariat Dewan (Sekwan) bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Makassar menemukan kerugian senilai Rp70 miliar khusus untuk mobiler dan barang elektronik.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, menjelaskan bahwa angka Rp70 miliar tersebut merupakan taksasi khusus peralatan di dalam kantor. Angka ini belum termasuk kerugian yang sebelumnya ditaksir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar.

Kepala BPBD Makassar, Fadli Tahar, membenarkan bahwa taksiran awal Rp253,4 miliar adalah nilai untuk kerugian gedung dan kendaraan. Dengan penambahan data dari Sekwan, total kerugian material diperkirakan mencapai Rp323,4 miliar.

Arsip Penting Sulit Diidentifikasi

Meskipun inventarisasi aset material terus berjalan, Rahmat mengakui proses pendataan belum sepenuhnya rampung. Kendala utama adalah sulitnya mengidentifikasi arsip-arsip penting yang terbakar karena sebagian dokumen DPRD masih berbentuk hard copy dan belum didigitalisasi.

Dokumen yang hilang dan sulit dikenali di antaranya adalah SPJ, daftar hadir rapat, dan dokumen pertanggungjawaban administrasi. Sekwan akan berkoordinasi dengan inspektorat untuk menentukan langkah penyelamatan arsip selanjutnya.

“Susah kita inventarisasi karena arsipnya sudah terbakar dan bentuknya tidak bisa dikenali,” jelas Rahmat.

Meski demikian, Rahmat memastikan hasil-hasil rapat penting, seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP), masih dapat ditelusuri melalui notulensi dan rekaman, meskipun data daftar hadir dan tanda tangan sebagai hard copy menjadi masalah.

Sementara itu, BPBD juga memberikan perhatian pada dampak psikologis insiden ini. Hingga kini, lima orang staf dan pejabat DPRD telah menjalani konseling trauma healing. Namun, belum ada anggota dewan yang mendaftar untuk konseling.