MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar serius menertibkan aset daerah yang bermasalah. Untuk mempercepat proses penyelamatan aset, Pemkot Makassar resmi menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar.

Sinergi ini dibahas langsung dalam pertemuan antara Pejabat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Kepala ATR/BPN Kota Makassar, Adri Virly Rachman, di Balai Kota Makassar, Jumat (3/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, tercatat sedikitnya 24 aset milik Pemkot Makassar kini dalam status sengketa, diklaim, bahkan dikuasai oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

BPN Siap Dukung Penuh Penyelamatan Aset
Kepala BPN Kota Makassar, Adri Virly Rachman, menegaskan komitmen lembaganya untuk mendukung penuh langkah Pemkot. Ia menekankan, BPN hadir sebagai mitra yang memastikan kepastian hukum terhadap aset pemerintah.

“Yang pasti tetap berkomitmenlah, komitmen penuh kita dukung penertiban yang bermasalah. Aset-aset kita ini harus dipertahankan, tentunya dalam koridor hukum,” ujar Adri.

Menurutnya, kolaborasi dan komunikasi yang baik tanpa ego sektoral menjadi kunci utama. Pihaknya siap melakukan koordinasi intensif untuk memetakan dan mencari jalan keluar terbaik dari setiap permasalahan aset.

“Semua harus dilaksanakan dengan koordinasi yang baik. Intinya kita kolaboratif dengan Pemkot,” tambahnya.

Adri juga menegaskan, BPN siap memberikan kepastian hukum dan akan menindaklanjuti aspek pidana jika terbukti ada penyerobotan oleh pihak ketiga.

Fokus pada Aset Pendidikan dan Anggaran 2026
Pejabat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjelaskan bahwa percepatan penertiban aset menjadi pekerjaan krusial yang harus segera dituntaskan, terutama untuk aset sekolah rakyat yang statusnya harus dipastikan.

“Sebentar lagi kita akan masuk pembahasan anggaran pokok 2026, di mana ada beberapa pembahasan yang menyangkut lahan aset,” kata Munafri.

Ia menyoroti maraknya kasus klaim aset pendidikan yang kerap menimbulkan gangguan di lapangan, seperti munculnya plang kepemilikan secara tiba-tiba.

“Kami khawatir, tiba-tiba sekolah didatangi orang, lalu muncul papan bicara. Ini harus segera kita koordinasikan, jangan sampai mengganggu pelayanan pendidikan,” tegasnya.

Selain aset sekolah, Munafri juga meminta BPN membantu percepatan verifikasi aset lain yang bersengketa hukum atau diklaim ahli waris, seperti aset di kawasan Gatot Subroto.

Menanggapi permintaan tersebut, Adri Virly Rachman menyatakan BPN akan segera membuka dan meneliti seluruh data aset, memetakan mana yang sudah clear and clean dan mana yang masih bermasalah.

“Yang belum [clear and clean], akan kita komunikasikan bersama bagian hukum dan pihak terkait. Kita duduk bersama, cari pembelaan hukum terbaik untuk aset-aset ini,” pungkas Adri.

Kerja sama Pemkot dan BPN ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam menertibkan dan melindungi aset daerah agar tidak lagi mudah diserobot pihak-pihak tak bertanggung jawab, sekaligus memastikan kelancaran program pembangunan dan penganggaran daerah.