MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Budi Hastuti, menggelar reses pertama masa persidangan 2025/2026, pada Kamis (1/11/2025). Pertemuan di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, ini didominasi keluhan warga terkait layanan kesehatan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dianggap tidak merata.

Legislator dari Fraksi Gerindra ini menerima banyak aspirasi, dengan masalah utama berpusat pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang banyak ditemukan tidak aktif dan ketidakmerataan program bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Budi Hastuti menjelaskan, nonaktifnya KIS warga disebabkan aturan pemerintah yang mengharuskan kartu tersebut minimal digunakan sekali dalam tiga bulan berturut-turut.

“Karena aturannya memang dari pemerintah, program kesehatan gratis KIS ini harus dipakai minimal sekali selama tiga bulan itu,” jelas Budi. Ia meminta warga yang mengalami masalah ini segera melapor ke kelurahan untuk reaktivasi.

Selain KIS, masalah ketidakmerataan bansos juga menjadi sorotan. Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat ini menyebut masalah ini umum terjadi di banyak wilayah akibat data yang belum diperbaharui.

Budi Hastuti mendesak pihak kelurahan yang bersentuhan langsung dengan warga agar segera melakukan pendataan ulang sesuai kondisi riil di lapangan. Ia juga menekankan agar tidak ada praktik tebang pilih dalam penyaluran bansos.

“Apalagi sudah ada tim pendamping di kelurahan, harusnya ini yang harus turun cepat ke warga untuk pendataan,” tegasnya.

Ia menyatakan akan menindaklanjuti secara serius masalah bansos ini, mengingat keluhan serupa terjadi di hampir semua titik reses yang ia kunjungi.

Selain isu kesehatan dan sosial, warga juga menyampaikan aspirasi mengenai pembenahan infrastruktur, termasuk drainase, jalan, dan tiang listrik.

Lurah Barombong, Eko Soerifto Lodi, mengapresiasi kehadiran Budi Hastuti dan memastikan siap menindaklanjuti keluhan warga yang telah disampaikan dalam forum tersebut.