• Frasa Kunci Utama (Focus Keyword): Peran Perempuan NU dalam Demokrasi

• Judul SEO: Meta Deskripsi: Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli mengulas sejarah dan peran perempuan NU dalam demokrasi Indonesia pada acara SKK KOPRI PMII Makassar. Yuk, simak!

• Tag/Keywords: Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, KOPRI PMII Makassar, Perempuan NU, Demokrasi Indonesia, Pemilu 2026, Sekolah Kader Kopri.

• Alt Text Gambar SEO: Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli saat menjadi narasumber Sekolah Kader Kopri PMII Makassar di Balai Diklat Keagamaan.

MAKASSAR – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menghadiri Sekolah Kader Kopri (SKK) yang digelar oleh KOPRI PC PMII Kota Makassar. Kegiatan yang mengusung tema “Demokrasi Indonesia: Tantangan dan Harapan” ini berlangsung di Balai Diklat Keagamaan Makassar pada Sabtu (15/6/2026). Selain Mardiana, Ketua Yayasan UMI Prof. H. Laode dan Kepala Kesbangpol Kota Makassar Dr. Fathur Rahim juga hadir sebagai narasumber.

Acara ini menarik antusiasme tinggi dari puluhan kader perempuan PMII yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Kota Makassar. Melalui forum ini, Mardiana Rusli membakar semangat para kader dengan mengulas kembali sejarah emas gerakan perempuan.

Bukan Pelengkap, Perempuan NU adalah Pelaku Sejarah

Dalam pemaparannya, Mardiana Rusli menegaskan bahwa perempuan, khususnya kader-kader Nahdlatul Ulama (NU), memiliki sejarah panjang dan kontribusi besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, gerakan politik perempuan NU tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh perjuangan dan keberanian.

“Perempuan NU telah menunjukkan kiprah politik dan kebangsaan sejak masa perintisan. Mereka hadir sebagai pelopor yang membuka ruang partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia,” ujar Mardiana.

Selanjutnya, ia menjelaskan momen penting pada Muktamar NU tahun 1940. Saat itu, dua tokoh perempuan, Nyai Raden Djuaesih dari Bandung dan Nyai Raden Hindun dari Surabaya, tampil berani menyampaikan gagasan di forum resmi organisasi. Langkah berani tersebut akhirnya menjadi tonggak penting lahirnya gerakan perempuan di lingkungan NU.

Setelah itu, perjuangan mereka berlanjut dengan berdirinya organisasi resmi. Para tokoh mendirikan Muslimat NU pada 29 Maret 1946 dan Fatayat NU pada tahun 1950. Tiga Srikandi NU, yaitu Chuzaimah Mansur, Aminah Mansur, dan Murthosiyah, menjadi aktor utama yang merintis organisasi tersebut.

Bukti Nyata pada Pemilu Pertama 1955

Tidak hanya dalam internal organisasi, Mardiana juga mengulas keterlibatan aktif perempuan NU dalam Pemilu 1955 yang menjadi pemilu paling demokratis pertama di Indonesia. Pada masa itu, lima kader perempuan NU sukses menembus kursi parlemen dan terpilih menjadi anggota DPR. Mereka adalah:

• Asmah Sjachrunie

• Mariam Kanta Sumpena

• Mahmudah Mawardi

• Marjamah Djunaidi

• Hadinijah Hadi Ngabdulhadi

“Sejarah ini menunjukkan bahwa perempuan NU bukan hanya menjadi pelengkap dalam demokrasi. Sebaliknya, mereka menjadi pelaku utama yang turut menentukan arah perjalanan bangsa,” tegas srikandi pengawas pemilu Sulsel tersebut.

Ajakan untuk Aktif Menjadi Penyelenggara Adhoc

Oleh karena itu, Mardiana Rusli mengajak kader-kader PMII, khususnya kader KOPRI, untuk berani mengambil peran dalam ruang publik saat ini. Ia menilai tahapan Pemilu dan Pilkada merupakan momentum yang sangat tepat bagi generasi muda untuk mengasah kapasitas diri.

Menurutnya, kader perempuan bisa memberikan pengabdian nyata dengan mendaftar sebagai penyelenggara adhoc, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan/desa.

“Pemilu dan Pilkada bukan hanya ruang kontestasi politik, tetapi juga ruang pembelajaran kepemimpinan, integritas, dan pelayanan publik. Saya berharap kader-kader PMII berani mengambil peran sebagai penyelenggara adhoc, pengawas partisipatif, maupun penggerak pendidikan demokrasi di tengah masyarakat,” tambahnya.

Pada akhir sesi, ia mengingatkan bahwa kualitas partisipasi generasi muda akan menentukan masa depan demokrasi Indonesia. Oleh sebab itu, kader PMII dan KOPRI harus mampu menjadi agen perubahan yang mendorong demokrasi yang lebih substantif, inklusif, dan berintegritas.

Acara Sekolah Kader Kopri (SKK) ini kemudian berlanjut dengan sesi diskusi interaktif yang hangat. Para peserta dan narasumber mengupas tuntas tantangan demokrasi kontemporer, penguatan partisipasi politik perempuan, serta strategi pemuda dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan.