MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Anggota DPRD Kota Makassar menyoroti tingginya penggunaan anggaran operasional dan gaji para pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Saat ini BPJS Kesehatan Makassar memiliki jumlah pegawai tetap sebanyak 127 orang dengan nilai pendapatan atau gaji rata-rata Rp5 juta sebulan. Dari jumlah tersebut, BPJS Kesehatan menghabiskan anggaran belanja tidak langung sebanyak Rp635 juta setiap bulan. Jika setahun, jumlahnya cukup besar yakni Rp7,620.000.000.

Anggota Komisi B Bidang Ekonomi DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo mengatakan, jumlah tersebut masih perkiraan. Hal ini disebabkan tak ada data pasti yang diberikan dari pihak BPJS Kesehatan dengan dalih etika. Padahal, mereka menggunakan uang rakyat. 

“Ini baru jumlah untuk gaji, belum biaya operasional lainya. Jangan sampai iuran peserta BPJS Kesehatan hanya untuk menggaji pegawainya saja,” ujarnya.

“Kalau seperti ini, saya anggap BPJS Kesehatan hanya memikirkan diri sendiri,” tambahnya saat dihubungi via telepon, Jumat (24/11/2017).

Kata Leo, sapaan akrab Hasanuddin Leo, beberapa bulan terakhir ini BPJS Kesehatan tidak menunaikan kewajibannya dengan membayar klaim masyaraikat sebagai pasien di beberapa rumah sakit di Kota Makassar.

“Saya rasa Pemerintah Kota Makassar harus mengambil sikap tegas. Ini menyakut pelayanan RS, dampaknya bisa langsung masyarakat jika hal ini terus berlanjut,” tegas Legislator PAN ini.

“Kalau perlu tahun depan penggunaan kartu BPJS di RS dihilangkan saja. Sudah administrasinya ribet, kewajiban retribusi ke RS juga tidak ditunaikan,” tambahnya.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Kota Makassar, Saiyed AG mengatakan, untuk data gaji pegawai tak bisa dibeberkan begitu saja.

“Kalau jumlah pegawai bisa kami sebutkan. Tapi, soal gaji tidak, ini persoalan privasi perusahaan,” ujarnya.

Kata Anca, sapaan akrab Saiyed AG, soal keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan kerumah sakit bukan kesalahan pihaknya. “Kami ini hanya menjalankan apa yang telah ditetapkan. Jika anggaran turun dari pusat, pasti kami langsung bayarkan,” ujarnya.

Namun, kata Anca, saat ini sudah ada beberapa rumah sakit yang telah dibayar. “Tinggal beberapa rumah sakit saja yang belum dibayar. Secepatnya semua akan diselesaikan,” ujarnya. (*)