MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – “SALING LEMPAR TANGGUNGJAWAB” dianggap sudah biasa dilakukan oleh dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Makassar, anggapan ini muncul dari Anggota DPRD Kota Makassar yang miris melihat tidak bersinerginya suatu birokrasi di pemerintahan dalam menangani gudang dalam kota.

Sehubungan dengan masalah ini, Anggota DPRD dari Komisi B, Basdir mengatakan, saling lempar tanggungjawab sering terjadi di dua SKPD yakni Disperindag dan Satpol PP Makassar. Bahkan kata Basdir pelibatan dengan pihak lain seperti Dishub, Kelurahan dan Kecamatan juga tidak bersinergi dengan baik.

“Disperindag menunjuk Satpol PP tidak tindaki, Satpol PP bilang Disperindag kurang awasi izin, mana lagi Kelurahan/Kecamatan tidak monitor dan Dishub terkait kendaraan bongkar muat tidak tertangani. Kalau begitu buat meko saja tim untuk tangani masalah ini,” singgung Basdir dalam Wawancaranya di Kantor DPRD Makassar Jalan A.P Petttarani. Kamis, (06/10/2016)

Hal yang sama dilontarkan oleh Anggota DPRD dari Komisi C, Rahman Pina yang dulu menangani masalah ini mengkritik kinerja Disperindag yang menjadi leading sektor pengeluaran izin perdagangan.

Kata Rahman Pina, pada prinsipnya masalah ini muncul dari Disperindag Kota Makassar. Karena kata dia, administrasi izin adalah rekomendasi dari Disperindag Makassar.

“Prinsipnya begini, tanggungjawab soal gudang itu Disperindag itu prinsip eksekusinya di Satpol PP, betul penegakan Perdanya di Satpol PP tapi kan mana Satpol PP tahu tempat yang punya izin kalau data Disperindag tidak diberikan ke sana,” kata Rahman Pina.

Ia menambahkan, masalah ini dinilai mudah jika Disperindag Makassar memberikan informasi kepada pihak Satpol PP tentang lokasi yang memiliki izin operasi tersebut.

“Simpel ji masalah ini, Satpol PP penegak Perda kalau di negara ada polisi kalau kota ada Satpol. Data Disperindag kasih ke Satpol PP ini datanya silahkan tindaki kenapa rumit begitu,” pungkasnya.(Danduru)