Sosialisasi di Bone, Ketua Bawaslu Sulsel “Kami Tidak Pro Koruptor, Kami Pro UU”

oleh
Sosialisasi di Bone, Ketua Bawaslu Sulsel "Kami Tidak Pro Koruptor, Kami Pro UU"

BONE, BERITA-SULSEL.COM –– Tingkatkan pengawasan jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif OMS, Parpol dan Media Massa, di Hotel Novena, Senin (8/10/18) pagi.

Melalui sambutannya, Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel, La Ode Arumahi, mengatakan bawaslu adalah lembaga yang harus mengawasi ketat proses pemilu agar tiap DPT bisa menyalurkan haknya sebagai warga negara.

“Kenapa bawaslu ketat mengawasi DPT karena memilih adalah hak warga negara. Hak dipilih misalnya, mantan koruptor. Ada sinyalemen bawaslu itu pro koruptor, kami tidak pro korupsi, kmi pro Undang-undang” tegas Arumahi.

Dijelaskan Arumahi bahwa larangan koruptor jadi caleg itu disebutkan dalam Peraturan KPU pasal 4 ayat 3 PKPU nomor 20 tahun 2018, sedangkan dalam UU nomor 7 tahun 2017 tidak melarang mantan koruptor jadi caleg.

“Secara teori, norma yang paling tinggi mengesampingkan norma yang terendah” tambahnya.

Banyaknya laporan tentang pelanggaran pemilu, menurut Arumahi juga tidak bisa langsung direspon karena tetap harus mengikuti regulasi yang ada.

“Salah merespon laporan bisa digiring melanggar hukum atau kode etik dan dilaporkan ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu yang mengawasi kami sebagai penyelenggara” ujarnya.

Beberapa masalah yang masih banyak terjadi terutama jelang Pilpres dan Pileg, menurut Arumahi, antara lain masih banyak daftar pemilih bermasalah, masih ada TNI dan Polri aktif terdaftar namanya, yang sudah meninggal dunia masih terdaftar namun ada pula yang harusnya terdaftar tapi justru tidak didaftar. (eka)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *