Aturan Baru Golkar, Akbar Yahya Terancam Lengser Dari Kursi Ketua DPRD Bone

Aturan Baru Golkar, Akbar Yahya Terancam Lengser Dari Kursi Ketua DPRD Bone

BONE, BERITA-SULSEL.COM — Akhir periode DPD II Golkar Bone kini kembali mempersiapkan figur untuk menduduki jabatan Ketua DPRD Bone periode 2019-2024. Dengan tetap berada pada posisi teratas perolehan suara dari 5 dapil saat Pileg, April lalu, Golkar akan kembali memegang kendali di dewan.

Selama 2 periode jabatan ketua dipegang oleh Andi Akbar Yahya sebagai peraih suara tertinggi di partai saat pemilihan legislatif.


Namun, periode kali ini Akbar harus bersiap jika jabatan itu berpindah kepada rekan sesama partainya. Selain karena perolehan suara yang lebih rendah dibanding Irwandi Burhan, juga karena adanya aturan baru partai berlambang beringin tersebut.

Sekertaris Golkar, Firman Batari, yang ditemui di kantornya, Senin (8/7/19), siang, mengatakan periode kali ini ada aturan baru yang diterapkan dalam pemilihan ketua DPRD.

“Sekarang ada aturan baru, ketua ditentukan DPP dengan mekanisme setiap daerah melakukan rapat, boleh rapat pengurus harian dan boleh rapat pleno” jelas Firman.

Dijelaskan pula bahwa saat rapat, DPD II wajib menghadirkan DPD I dan peserta rapat akan mengusulkan mininal 3 nama anggotanya untuk dikirim ke pusat yang nantinya akan menetapkan siapa figur tepat menahkodai DPRD Bone.

“Tidak harus perolehan suaranya tinggi tapi tentu itu akan jadi pertimbangan, termasuk pengalaman, kalau saya pribadi tetap berharap Akbar Yahya jadi ketua, hanya ini kan politik, silahkan semua boleh berharap” lanjut Firman.

Agenda rapat diperkirakan pada bulan Agustus usai pelantikan anggota DPRD Bone periode 2019-2024 nanti mengingat di beberapa daerah juga masih ada yang berproses di MK.

Namun Firman tidak bisa memastikan karena rapat bisa saja dipercepat sebelum pelantikan.

Meski pusat sebagai penentu, menurut Firman akan banyak pertimbangan nantinya apalagi mengingat Akbar sudah lebih berpengalaman dan dinilai loyal pada partai.

Firman mengaku Golkar selalu membuka ruang untuk silaturahmi karena yang utama adalah komitmen para legislator untuk menyelesaikan visi misi mereka.

“Kita serahkan pada mekanisme, silaturahmi boleh tetap menjadi bagian dari proses” ujarnya tersenyum. (eka)


Comment