DPD Ingin Bangun Gedung Perwakilan di Daerah

DPD Ingin Bangun Gedung Perwakilan di Daerah

DPD Ingin Bangun Gedung Perwakilan di Daerah

DPD Ingin Bangun Gedung Perwakilan di Daerah
dpd

JAKARTA, berita-sulsel.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kini tengah merencanakan membangun kantor DPD ditiap provinsi, kecuali DKI Jakarta dan Bali.

Untuk membangun kantor yang banyak tersebut, DPD telah menganggarkan dana sebesar Rp21 miliar. Anggaran pembangunan kantor ini diambil dari APBN 2015.


Sekertaris Jenderal DPD RI Prof Sudarsono Hardjosoekarto, mengatakan, ‎lahan sebagai lokasi kantor DPD di setiap provinsi berasal dari hibah. Sejumlah provinsi yang sudah menghibahkan lahan seperti Palembang (Sumatra Selatan), Nusa Tenggara Timur, DKI Yogyakarta, dan Kalimantan Tengah.

“Setelah ini, akan menyusul provinsi-provinsi lainnya. Kalau tahun depan, akan menyusul Sumatra Barat, NTB, Maluku, dan Sulawesi Utara,” kata Sudarsono dalam konferensi pers di Press Room DPD RI, Jakarta, Rabu 17 Juni.

Keberadaan kantor DPD di seluruh provinsi itu, lanjut Sudarsono, sangat penting untuk menyerap aspirasi masyarakat. Diharapkan dengan berdirinya kantor DPD di Provinsi masyarakat bisa lebih mudah menyalurkan aspirasi.

“Saat reses anggota akan berkantor di provinsi. Ini akan lebih mendekatkan anggota DPD ke masyarakat,” ujarnya.

Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar menambahkan, usulan pembangunan gedung DPD didaerah sudah sejak 5 tahun, lalu. Untuk DPD Sulsel masih terkendala lahan hibah dari Pemerintah Provinsi Sulsel. “Kita tinggal lahan saja, tunggu dana hibah dari Pak Gubernur,” kata Aziz Qahhar.

Adapun dasar dari pembangunan gedung DPD ditiap provinsi ini, lanjut Aziz, ada dalam UU MD3. Dimana UU tersebut dibuat sendiri oleh DPR, yang isinya kantor DPD berkedudukan didaerah. “Jadi dengan dasar ini DPD mengusulkan pembangunan gedung didaerah. Dan gedung sekarang misalnya kita dari Sulsel yang ada di Jalan Nuri itu hanya pinjam pakai dari pemda,” sebutnya.

Namun, Aziz juga tak menampik anggaran Rp21 miliar untuk setiap gedung dirasa terlalu megah. “Awalnya kita usul Rp10 miliar saja, tetapi dari kesekjenan setelah melakukan hitung-hitungan dengan pihak konsultan didapatlah angka Rp21 miliar ini,” jelasnya.

Hingga kini DPD baru melakukan pembangunan 6 gedung didaerah. “3 gedung dari anggaran 2014, dan 3 gedung dari anggaran 2015. Untuk 2016 ini saya belum tahu berapa gedung,” tandasnya. (ft)

Comment