MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Adanya usaha restoran, Cafe dan THM tak memiliki izin dari Pemkot Makassar, Anggota DPRD Makassar meminta Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengevaluasi seluruh SKPD yang menjadi leading sektor dalam pemberian izin. Pasalnya, dari temuan tersebut, beberapa SKPD terkait saling melempar tanggungjawab.

Ketua Komisi A DPRD Makassar dari fraksi Partai Golkar, Abd Wahab Tahir menegaskan, SKPD tidak boleh membiarkan adanya usaha tanpa mengantongi izin. Kata Wahab, SKPD yang kerap lempar tanggungjawab mestinya dievaluasi terhadap kinerjanya.

“Evaluasi SKPD yang sering begitu, biar pak Walikota menjatuhkan pilihan terhadap kinerja mereka,” tegas Wahab melalui WhatsApp pribadinya. Kamis, (04/08/2016).

Mengetahui masih ada sejumlah usaha yang tidak miliki izin, legislator Partai beringin ini juga menyoroti kinerja SKPD yang membiarkan pengusaha untuk tidak melengkapi izin tersebut.

“Pemerintah harus tindaki, jangan dibiarkan usaha yang tidak punya izin,” kuncinya.

Berikut SKPD yang terkait dengan izin agar memperbaiki koordinasinya atas banyaknya keluhan masyarakat, Disperindag, Disparekrat, BLHD, DTRB, Dishub dan Disnaker serta Satpol PP Makassar sebagai Muara penegakan Perda atau Perwali.(dan)