BONE, BERITA-SULSEL.COM – Tuduhan pungli oleh para nelayan Bajoe terhadap Syahbandar langsung ditanggapi oleh Kepala Syahbandar Bajoe, Asghar, yang dihubungi melalui telepon seluler, Selasa (5/9/17) sore.

Asghar yang mengaku saat ini sedang berada di Jakarta membantah dugaan pungli oleh anggotanya. Dia menjelaskan bahwa pembayaran pengukuran kapal sebesar Rp 1.8 juta itu sudah dijelaskan rinciannya kepada para nelayan bahwa biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) memang seharusnya hanya senilai satu juta rupiah, tapi ada biaya transportasi dan makan minum anggota Syahbandar yang mengantar berkas ke Makassar sebesar Rp 500 ribu dan untuk agen kapal ekspedisi sebesar Rp 300 ribu.

“Waktu pertama menjabat sudah saya bilang ke nelayan kalau ada kendala sampaikan ke saya, tapi tidak ada juga yang mengeluh, sekarang punglinya dimana padahal jelas rinciannya, kalau masalah sertifikat asli itu Syahbandar pusat yang keluarkan, jika ingin gratis silahkan urus sendiri ke Jakarta” jelas Asghar.

Asghar juga membantah pihaknya tidak pernah menghadiri surat panggilan dari DPRD Bone. Bulan Juni lalu Asghar akui sudah mengutus dua orang anggotanya untuk memenuhi panggilan DPRD.

“Sudah pernah anggota saya ke DPR, kalau memang ini diributkan lebih baik saya hentikan dulu operasi kapal di Bajoe, karena pernah memang ada petugas yang juga punya kapal minta agar tidak bayar pajak tapi saya bilang nanti kalau memang bisa dibijaksanai karena semua ada aturannya” tambah Asghar.

Mendapat bantahan dari pihak Syahbandar, anggota komisi III DPRD Bone, Rudianto Amunir, yang menerima aspirasi dari para nelayan balik menantang pihak Syahbandar untuk membuktikan kalau mereka tidak melakukan pungli.

“Bukan masalah bayar Rp 1.8 juta, tapi pungutan setelah itu, disini kami hanya terima aspirasi kalau memang pihak Syahbandar tidak merasa kenapa mereka tidak hadiri panggilan DPR, pernah memang ada yang datang tapi terlambat karena undangannya jam 9 mereka datang habis dzuhur” sanggah Rudianto.

Rudi minta Syahbandar mampu memberikan kejelasan mengenai berbagai pungutan dan menunjukkan aturan tentang pungutan tersebut.

“Malam ini kami tunggu Syahbandar untuk menjelaskan pungutan yang selalu dibayarkan, kalau memang nelayan harus ambil sendiri di Jakarta untuk apa lagi disuruh bayar yang Rp 1.8 juta itu” tegasnya. (eka)