BONE, BERITA-SULSEL.COM — Menyusul aksi penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) di area Lapangan Merdeka Bone, oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada 2 Oktober lalu, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) gelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Bone, Senin (9/10/17) pagi.

PMII mendampingi para pedagang kaki lima mendesak pihak DPRD agar mendatangkan oknum Satpol PP yang melakukan penggusuran terhadap PKL juga meminta agar PKL tetap dibiarkan berjualan hingga Perda tentang penataan PKL diterbitkan.

“Satpol PP ini sangat tidak manusiawi karena PKL disuruh bertandatangan dan yang diberlakukan perda umum karena belum ada perda yang bisa menaungi PKL” tegas Herman, Ketua Umum PMII Bone sekaligus bertindak sebagai koordinator lapangan aksi.

PMII mengancam akan menduduki kantor DPRD sampai ada ketegasan DPRD untuk menyelesaikan masalah PKL tersebut.

DPRD sendiri yang diwakili oleh H A Suaedi, dari fraksi Demokrat berjanji akan menindaklanjuti permasalahan ini dengan membahasnya melalui rapat komisi.

“Besok setelah rapat paripurna akan dilanjutkan dengan rapat komisi. Masalahnya selama ini memang belum ada perda hanya perda penertiban umum. Kami sesalkan harusnya ada surat pemberitahuan dulu, jangan langsung menggusur. Nanti kami akan lihat apakah ini ada yang perintahkan kalau tidak ada berarti oknum dan pasti akan kami beri sanksi,” jelas Suaedi.

Salah seorang pedagang kaki lima, Indo Ati, yang mengaku sudah berkali-kali digusur meminta kepada pihak pemerintah agar merobek surat pernyataan yang dia tandatangani agar bisa tetap berjualan nantinya.

“Saya sudah beberapa kali digusur tapi ini yang paling kejam, kami diancam apabila besok lusa masih berjualan akan disita dan tidak ada ganti rugi. Sekarang kalau mau menjual takut karena sudah tandatangani pernyataan, akhirnya terpaksa menganggur, itu sebabnya kami mohon wakil rakyat bantu kami,” kata Ati sembari menahan isak tangisnya.
PMII dan para PKL mengancam akan buat aksi dengan massa yang jauh lebih besar jika tidak ada kepastian dari pihak pemerintah tentang nasib mereka kedepan. Para PKL khawatir akan kembali jadi pengangguran hanya karena pemerintah inginkan piala Adipura dengan menggusur PKL. (eka)