Bawaslu dan Pemda Lutra Ingatkan PNS Netral di Pemilu

LUWU UTARA, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Kabupaten Luwu Utara bersama Badan pengawas pemilu (Bawaslu) kabupaten dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat pengawasan pemilu partisipatif dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan Presiden tahun 2019 di aula hotel Remaja Indah Masamba, minggu (24/02/2019).

Kegiatan tersebut dihadiri 75 peserta termasuk Camat, Kepala Desa, dan Tokoh masyarakat se Kabupaten Luwu Utara.

Panitia penyelenggara yang diwakili koordinator sekretariat Eka Erawati, S.Sos mengatakan, kegiatan ini bertujuan mengindetifikasi berbagai permasalahan dan hambatan dalam proses pemilu.

Ketua Bawaslu Luwu Utara, Muhajirin berharap masyarakat sepakat agar pemilu dapat berjalan dengan sejuk dan damai.

“Ini menjadi momen yang tepat untuk membangkitkan jiwa partisipatif. Mari kita undang semua stakeholder agar pemilu dapat berjalan dengan penuh integritas,” ujarnya.

Muhajirin juga menegaskan, Bawaslu akan bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tak akan tebang pilih dalam menegakkan aturan. Dalam undang-undang pun sudah ditetapkan hak pilih tidak perlu diproklamirkan. Maka, integritas ASN sangat diharapkan.

“Marilah kita mewujudkan pemilu yang damai dan sejuk serta berintegritas tanpa adanya intimidasi dari siapapun,” ucap Muhajirin.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Syaiful Jihad mengatakan, Pemilu merupakan hajatan seluruh warga negara, sudah sepantasnya seluruh masyarakat bertanggung jawab dalam mensukseskan kegiatan tersebut.

“Bawaslu akan berusaha mendorong partisipasi masyarakat agar pemilu dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Syaiful juga menegaskan, ASN harus betul-betul taat pada norma dan aturan.

“Kita ASN tentu punya batasan. Boleh saja menghadiri kampanye tapi sebatas mendengarkan visi dan misi calon. Tapi sebaiknya tidak cuma menghadiri kampanye satu calon biar tidak dicap berpihak,” ucapnya.

Syaiful juga menyinggung hal-hal yang bisa merusak sendi-sendi demokrasi, salah satunya politik uang. (*)


Comment