MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia yang tergabung Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI) mengevaluasi Nawacita Bidang Kesehatan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Kegiatan dikemas dalam bentuk seminar nasional dengan menghadirkan Menteri Kesehatan RI, Prof Dr Nila Juwita Faried Anfasa Moeloek keynote speaker di Auditorium Aljibra Kampus II UMI, Sabtu (2/3/2019).

Seminar ini rangkaiam Musyawarah Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI) ke 16 yang dilaksanakan di kampus UMI.

Melalui Munas tersebut, Prof Nila berharap mahasiswa kesehatan, khususnya mahasiswa dari FKM bisa ikut mendorong pemenuhan kualitas kesehatan di Indonesia.

Kata dia, seminar yang dilaksanakan Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia bisa meningkatkan kualitas tenaga kesehatan.

Bukan hanya itu, kualitas tenaga kesehatan harus dilakukan dengan pemikiran kreatif dan inovatif.

“Saya harap ada peningkatan kompetensi tenaga kesehatan masyarakat untuk para mahasiswa,” ujar Prof Nila saat membuka

Menurutnya, dari sisi anggaran kesehatan, tahun 2013 hanya 2,8 persen dalam APBN. Persentasi ini meningkat pada 2014 menjadi 3,3 persen dan 3,8 persen pada 2015.

Mulai tahun 2016, sebut Prof Nila, anggaran kesehatan sudah 5 persen dari APBN dan itu sudah memenuhi amanat UU Nomor 36 tahun 2016.

“Anggaran ini dimanfaatkan untuk menjamin ketersediaan obat-obatan. Di samping membiayai kegiatan kuratif, alokasi anggaran sektor kesehatan juga dimanfaatkan untuk promotif dan preventif,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Syamsul Bachri mengatakan, masalah kesehatan saat ini masih tingginya kasus kematian ibu dan anak, kasus perbaikan gizi, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan berkualitas.

“Mumpung ada Pak Fahmi, Dirut BPJS, saya ingin menyampaikan, banyak temuan di lapangan soal prosedur pelayanan yang berbelit, sehingga banyak pasien meninggal di loket dan belum sempat dilayani,” jelasnya.

Kata Syamsul, fasilitas kesehatan, utamanya pemerintah, harus mendahulukan pelayanan ketimbang administrasi.

“Kalau ada pasien, apalagi yang gawat, layani dulu, belakangan administrasinya,” kata politisi Partai Golkar ini. (*)