MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau Musrembang RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 dengan tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Sulawesi Selatan Yang Inklusif”.

Kegiatan ini dibuka Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman di Phinisi Ballroom Claro Hotel Makassar, Kamis (11/4/2019).

Amran Sulaiman mengatakan, Indonesia menargetkan menjadi lumbung pangan dunia tahun 2045. Hal ini membutuhkan dukungan setiap provinsi termasuk Sulsel sebagai lumbung pangan nasional saat ini.

Selain itu, Luwu Raya dan Tator akan menjadi prioritas pengembangan Kakao dan Kopi.

“Luwu Raya dan Tana Toraja akan diprioritaskan sebagai lokasi pengembangan kakao dan kopi, sementara di Tahun 2045, kita juga target menjadi lumbung pangan dunia,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Luwu Utara, Muhammad Thahar Rum yang turut hadir bersama sejumlah kepala daerah se-Sulawesi Selatan mengatakan, pemerintah daerah senantiasa mendukung apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah Provinsi.

Hal terpenting adalah sinergitas pemerintah baik di tingkat atas hingga ke bawah.

“Apa yang telah diusulkan merupakan kebutuhan dari setiap daerah. Apalagi pemerintah provinsi sudah menambah anggaran bantuan sebanyak Rp300 miliar ke daerah,” ujarnya.

“Kami tentu mendukung setiap kebijakan untuk percepatan pembangunan. Hilangkan ego sectoral bersama bersinergi,” tambah Thahar.

Musrembang kali ini juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama antar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah kabupaten/kota se-sulawesi selatan dalam pembangunan rendah karbon yang dirangkaikan dengan Musrembang Anak dengan menghadirkan perwakilan siswa dari 24 kabupaten Kota se Sulsel.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah menyebutkan sejumlah program prioritas yang dianggarkan ditahun 2019, termasuk infrastruktur jalan dan pertanian.

Nurdin berharap, adanya uluran tangan pemerintah pusat untuk mendukung percepatan program di Sulawesi Selatan.

“Kami berharap apa yang telah diusulkan dapat tercover APBD kabupaten dan kota serta Provinsi. Namun, kami juga memerlukan uluran pemerintah pusat,” ujarnya. (*)