BONE, BERITA-SULSEL.COM — Berstatus difinitif tak lantas membuat Bawaslu Bone bernafas lega. Sejak lama Bawaslu mengaku tak bisa berkreasi dengan anggaran yang ada karena anggaran masih dikelola oleh Bawaslu Provinsi.

Setelah mndapat status definitif, Bawaslu Bone berharap bisa menjadi Satuan Kerja (Satker) seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua Bawaslu, Jumriah, mengatakan sejak Pilkada kemarin, pihaknya hanya menjalankan program sesuai permintaan Bawaslu Provinsi.

“RKAnya memang sudah jadi dari provinsi, kami disini tinggal menjalankan, jadi kami tidak bisa merevisi program, semuanya harus sesuai jadwal dan nama kegiatannya itu sama semua di setiap kabupaten” jelas Jumriah.

Untuk jumlah keseluruhan anggaran yang digelontorkan untuk kegiatan Pilpres dan Pileg, kata Jumriah hampir mencapai 20 milyar dan jumlah ini lebih banyak dibanding anggaran saat Pilkada 2018 lalu.

Selain tak bisa berkreasi dengan anggaran yang ada, komisioner Bawaslu bahkan pernah telat digaji hingga 5 bulan. Hal itu disebabkan adanya Kabupaten yang terlambat menyetor laporan pertanggungjawaban mereka.

“Biasa telat karena memang harus bersamaan semua pencairannya, termasuk uang untuk membayar gaji honor” tambahnya.

Terkait pengelolaan dana oleh Bawaslu Provinsi, Koordinator Divisi Pengawasan, Alwi, mengaku heran jika ada dugaan penyelewengan dana oleh Bawaslu karena hal itu akan sangat susah ditengah transparansi saat ini.

“Bagaimana caranya mau diselewengkan itu dana sementara kita disini hanya menjalankan program. Jumlahnya sudah ditetapkan dan itu tergantung luas daerah di setiap kabupaten” terang Alwi. (eka)