GOWA, BERITA SULSEL.COM – Dua jenis kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Kabupaten Gowa berupa pengadaan jasa kebersihan kantor dan jasa keamanan (Security) diduga kuat melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2001 tentang sistem pengadaan barang dan jasa.

Pasalnya, kedua kegiatan tersebut yang menelan anggaran ratusan juta rupiah ini disebut-sebut dilaksanakan tanpa melalui proses tender.

Pengadaan kegiatan jasa keamanan, tahun ini, RSUD Syekh Yusuf menganggarkan Rp700 juta, sedangkan untuk pengadaan jasa keamanan dianggarkan Rp300 juta. Anggarannya bersumber dari APBD Gowa.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, dalam pelaksanaannya, kedua kegiatan ini setiap tahunnya dilakukan melalui mekanisme tender sesuai aturan yang ada.

Berdasarkan informasi yang ada, untuk tahun ini,  kedua kegiatan tersebut oleh   pihak rumah sakit plat merah ini ditengarai  pelaksanaannya dilakukan secara swakelolah.  Di mana,  tenaga kebersihan (cleaning service) dan para security yang  dilibatkan pihak rumah sakit disebut-sebut mengantongi SK bupati.

Pelaksana Tugas (Plt), Direktur  RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, dr Hasanuddin yang dikinfirmasi mengakui kalau kedua kegiatan ini memang tidak ditender, hanya diswakelolakan oleh pihaknya.

Ia juga mengakui kalau tenaga kebersihan dan security yang dilibatkan mengantongi SK Bupati.

Salah satu alasan yang dikemukakan mantan Kepala Puskesmas Bontonompo 2 ini mengapa pihaknya tidak melakukan proses lelang atau tender dalam merealisasikan kedua kegiatan tersebut seperti tahun-tahun sebelumnya karena persoalan besaran aggaran yang dianggapnya pas-pasan.

“Mengapa kita lakukan dengan sistem swakelolah karena anggaran untuk kedua kegiatan ini cukup rendah,” kata dr Hasanuddin.

Sementara itu, PPK Pengadaan jasa tenaga kebersihan dan jasa pengadaan securiy RSUD Syekh Yusuf, Mahmud yang dikonfirmasi, Rabu siang (21/ 7),  telepon selularnya dalam keadaan tidak aktif . (an).