LUWU UTARA, BERITA-SULSEL.COM – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Palopo menggelar forum komunikasi para pemangku kepentingan tingkat utama di Kabupaten Luwu Utara, Senin, (25/04/20220. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Luwu Utara.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, Harbu Hakim mengatakan, rapat yang dilakukan pihaknya bertujuan untuk mereview dari program jaminan kesehatan nasional atau JKN.

Hal tersebut dilakukan, kata Harbu, sesuai instruksi presiden nomor 1 tahun 2022, ada tiga yaitu perlindungan kesehatan yang merupakan hak dasar warga negara, skema asuransi sosial untuk  meringankan beban individu juga negara dan kepesertaan bersifat wajib. Sehingga, perlu dipastikan semua bergotong royong.

“Ada 11 instruksi presiden kepada bupati dan walikota dalam optimalisasi pelaksanaan program JKN yaitu menyusun dan menetapkan regulasi mengalokasikan anggaran, memastikan setiap penduduk yang berada diwilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif,” ujarnya.

Melalui rapat ini, jelas Harbu, pihaknya memastikan seluruh pelayanan terpadu satu pintu, mendorong peserta pekerja penerima upah penyelenggara negara, memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non ASN peserta aktif.

Melakukan pendaftaraan, perencanaan, penganggaran dan pembayaran iuran kades dan perangkat desa sebagai peserta aktif, melakukan pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan Pemda.

Selain itu, memastikan anggota dewan komisaris/dewan pengawas sebagai peserta aktif, menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan, menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada faskes serta melaksanakan pengenaan sanksi administratif.

“Total kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Luwu Utara per 22 April 2022 sebanyak 244.956 jiwa atau 74,24% dari jumlah penduduk, semester 2 tahun 2021 sebanyak 329.934 jiwa,” ujarnya.

Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani mengatakan, berbicara tentang BPJS kesehatan sesuai taglinenya dengan gotong royong semua tertolong, artinya kita tidak sendirian.

“Artinya, semua potensi pembiayaan semua kita dorong untuk kemudian dioptimalkan,” ujarnya.

“Kita sudah lihat, sampai sejauh ini target, capaian, tantangannya. Itu PR kita dimasing-masing bidang kita harapkan hadir, bukan hanya sekedar hadir tetapi bagaimana menindaklanjuti terkait manfaat validasi data,” terangnya.

“Kita harapkan juga menjadi bagian dalam memberikan subsidi, jadi faskes tingkat pertama nya disubsidi begitupun nanti tindaklanjut rujukannya di rumah sakit,” terangnya.

“Saya ingin kita semua peduli dalam bentuk tindak lanjut, ada progres yang bisa kita ukur dari setiap pertemuan, regulasinya kita lihat before after dan dukungan juga dari BPJS kesehatan tentunya,” terangnya. (*)