JAKARTA, BERITA-SULSEL.COM – Usai mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tentu saja akan berdampak pada naiknya harga kebutuhan dasar, pemerintah dalam hal ini Menteri Sosial, Tri Rismaharini, segera salurkan Bansos bagi masyarakat miskin.

Risma menjamin penyaluran bansos
oleh Kementerian Sosial lebih tepat sasaran. Apalagi Kemensos setiap bulan melakukan pemutakhiran data sehingga tak perlu ada yang dikhawatirkan. Apalagi ada aplikasi cek bansos untuk mengecek kepesertaan.

“Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) semakin kredibel dan akuntabel. Apabila ada masyarakat yang tidak menerima karena dihalangi oleh RT, bisa masuk di cekbansos,” ucapnya dalam diskusi online, Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), dengan tema “Alih Subsidi BBM, Bansos Topang Masyarakat Miskin,” pada Selasa (6/9/22).

Mensos menyarankan untuk segera membuka aplikasi itu lalu masuk ke usul sanggah di cekbansos. Bisa juga melalui Command Centre – 021171, maka akan ditindaklanjuti. Kalau memang berhak, akan ada proses pendampingan dan setiap bulan selalu rutin diselenggarakan rapat APH yang melibatkan Kejagung, KPK, BPKP, dan Bareskrim Polri. Jika datanya benar, akan dicek rumahnya dan diusulkan ke pemerintah daerah.

“Kami selalu memutahakirkan data setiap bulan. Sesuai dengan UU Penanganan Fakir Miskin verifikasi dan validasi data dilakukan oleh daerah, lalu ada pemadanan di Dukcapil, kemudian Pemda mengusulkan ke kami untuk selanjutnya kami tetapkan. Jadi, saya membuat keputusan menteri terkait
pembaharuan data ini setiap bulan setelah menerima usulan dari daerah”, beber Risma.

Selain bansos yang disampaikan oleh Kemenkeu, Kemensos juga memberikan tambahan bantuan sosial (top up) atau bantalan, sebab ada kenaikan harga kebutuhan dasar. Karena itu, Kementerian Sosial akan memberikan dana tambahan di luar bantuan
rutin yang diterima oleh para penerima manfaat.

“Jadi, jumlah totalnya yang kita bantu sebesar 20 juta untuk 650 ribu penerima manfaat dengan nilai total Rp12, 4 trilliun. Kami menyalurkannya itu Rp150 ribu empat bulan (Sept-Des). Namun kita serahkan dua kali, jadi di awal September ini sebesar dua kali Rp150 ribu atau Rp300 ribu ditambah yang rutin kalau dia penerima PKH atau BPNT atau kartu sembako, sisanya yang dua kali Rp150 ribu akan
kita berikan nanti pada awal Desember,” ucapnya.

Sampai hari ini yang sudah ditransfer ke PT POS sebesar
Rp1.793.135.400.000, dan sudah dilakukan pembayaran BLT BBM di 445 kabupaten/kota. Rencananya, besok akan dilakukan pembayaran BLT BBM di 514 kabupaten/kota.

Pihak Kementerian Sosial juga terus berkoordinasi dengan PT Pos untuk
penyaluran ke daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan perjalanan darat, seperti di Puncak Papua.

Mengenai teknis pembagiannya, PT POS diminta untuk membaginya di tempat
yang dekat dengan warga seperti kantor kelurahan atau kantor kecamatan. Apabila ada penerima yang cacat misalnya, bisa disalurkan langsung.

Risma mengakui bantuan yang diberikan pemerintah sudah cukup
besar. Artinya, diharapkan memang bisa mengakomodir kenaikan- kenaikan harga yang selama ini terjadi di masyarakat.

“Namun, seandainya ada mungkin
yang berhak namun dia tidak punya KTP atau kartu lainnya untuk akses itu, karena kami pun juga diperiksa secara rutin oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Kalau tidak cocok dengan data kependudukan kami pun juga akan disalahkan”, lanjut Risma

Kemensos disebut akan bekerjasama dengan pihak Dukcapil agar masyarakat yang belum memiliki data kependudukan bisa terbantu dan memudahkan mereka menerima bantuan dari pemerintah.

“Tadi disampaikan oleh Kemenkeu bahwa dengan gotong-royong kita bisa menyelesaikan masalah masalah atau hambatan yang terjadi di masyarakat. Saya kira, saat ini kita harus bergandengan tangan untuk menyelesaikan masalah di lapangan sehingga bisa tuntas dan kemudian masyarakat bisa merasakan dampak dari pembangunan”, tutupnya. (eka)