BONE, BERITA-SULSEL.COM – Hampir sebulanan ini masyarakat Bone dibuat geram oleh antrian panjang jeriken di setiap SPBU yang ada di Kabupaten Bone. Diduga ulah para pelaku penyalahgunaan BBM terutama solar subsidi, membuat Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, geram dan mulai mengambil tindakan.

“Segera bentuk satgas pengendalian BBM bersubsidi. Kita akan melibatkan TNI dan Polri untuk melakukan penelusuran lebih mendalam. Kita ingin memastikan solar dan pertalite yang dibeli masyarakat benar-benar digunakan sesuai peruntukannya”, kata Andi Asman melalui pesan WhatsApp, Minggu (23/8/26).

Pembentukan satgas dijadwalkan besok di Gedung Lateya Riduni dengan kolaborasi pemerintah daerah bersama Polres Bone, Kodim 1407 Bone, Kejaksaan Negeri Bone dan BIN.
Diketahui pengawasan tidak hanya akan dilakukan di tingkat SPBU, tetapi juga diarahkan untuk menelusuri pihak-pihak yang melakukan pembelian BBM bersubsidi dalam jumlah maupun pola pembelian yang dinilai perlu mendapat perhatian.

“Kita akan lihat siapa yang melakukan pembelian, dibawa ke mana BBM tersebut, digunakan untuk apa. Apakah memang untuk kendaraan, pertanian, perikanan atau kebutuhan lainnya yang sesuai aturan, atau hanya kedok untuk mendapatkan BBM subsidi. Ini yang harus kita telusuri,” tegas Andi Asman.

Pembentukan Satgas ini sekaligus menjadi langkah Pemkab Bone untuk memperkuat pengawasan di SPBU yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bone. Andi Asman menegaskan, Satgas ini nantinya tidak hanya bertugas melakukan pengawasan, tetapi juga akan mengambil tindakan apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi.

“Kalau ditemukan penyalahgunaan, termasuk penimbunan atau praktik lain yang melanggar aturan, tentu Satgas akan bertindak bersama aparat penegak hukum. Jangan coba-coba menyalahgunakan BBM bersubsidi,” ancam Andi Asman.

Pengawasan diharapkan mampu mencegah praktik pembelian BBM bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan, termasuk pembelian berulang dengan modus tertentu, penyaluran kepada pihak yang tidak berhak hingga dugaan penimbunan.

Langkah tegas ini kemudian mendapat dukungan Ketua Komisi II DPRD Bone, Andi Muh Idris Alang yang menyebut bahwa pengawasan bersama TNI-Polri diperlukan agar subsidi pemerintah tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.

“Kami sangat mendukung langkah Pak Bupati. BBM subsidi memang harus diawasi karena ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Kalau ada yang membeli untuk kepentingan yang tidak sesuai peruntukan, apalagi sampai menimbun, harus ditindak. Kami berharap pengawasan ini dilakukan secara merata di seluruh SPBU di Bone,” ujarnya.

Ia berharap pembentukan Satgas menjadi solusi dan bekerja di lapangan secara konsisten. Andi Alang menambahkan dengan melibatkan unsur pemerintah, TNI dan Polri, pengendalian BBM bersubsidi di Kabupaten Bone diharapkan semakin tertib, transparan dan tepat sasaran.