DPRD Sulsel Kritik Pemprov, Jalan Luwu–Toraja Tak Masuk Anggaran

DPRD Sulsel

MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Komisi D DPRD Sulawesi Selatan melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Provinsi Sulsel terkait pengalokasian anggaran infrastruktur jalan yang dinilai mengabaikan wilayah Luwu Raya, Toraja, dan Toraja Utara.

Sorotan itu mencuat dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2025 dan KUA-PPAS 2026 bersama Dinas Bina Marga di Gedung Tower DPRD Sulsel, Kamis (7/8/2025).

Legislator Esra Lamban menilai tidak ada satupun ruas jalan provinsi di Luwu Raya dan Toraja yang masuk dalam rencana pembangunan 2025–2027, meski Pemprov disebut menyiapkan anggaran Rp2 triliun.

“Semua kabupaten mendapat pembangunan, kecuali Luwu Raya dan Toraja. Ini kebijakan yang diskriminatif. Padahal ada delapan ruas jalan provinsi di wilayah kami yang kondisinya sangat memprihatinkan,” tegas Esra.

Ia menambahkan, jalan yang menghubungkan Kota Palopo, Kabupaten Luwu, dan Toraja bahkan tak layak dilalui kendaraan. “Bayangkan, roda dua saja sulit lewat, apalagi mobil. Ini tanggung jawab provinsi, bukan kabupaten,” ujarnya.

Senada, anggota Komisi D Rusli Sunal juga menyayangkan tidak masuknya proyek jalan Luwu–Toraja dalam lima paket pembangunan yang dibahas. Ia menilai alasan keterlambatan lahan tidak lagi relevan karena pembebasan disebut sudah tuntas.

“Kalau lahan sudah siap, mengapa tidak masuk prioritas? Sejak awal saya mengawal pembangunan di Tanah Luwu, tapi sampai sekarang tidak ada satupun yang disentuh,” katanya.

Rusli juga mempertanyakan mekanisme penunjukan pelaksana proyek, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak ketiga. “Publik perlu tahu siapa yang mengerjakan proyek ini dan dengan pola apa. Jangan hanya diberi informasi setengah-setengah,” tambahnya.

Kedua legislator itu mendesak Pemprov Sulsel dan Dinas Bina Marga mengevaluasi rencana kerja tiga tahun ke depan, serta memasukkan ruas-ruas jalan di Luwu Raya dan Toraja sebagai prioritas pembangunan.

“Kalau jalan ini diperbaiki, manfaatnya dirasakan tiga wilayah sekaligus. Kami hanya menuntut keadilan dalam pembangunan,” pungkas Rusli.


Comment