GARUT, BERITA-SULSEL.COM – Suara drum band dan sorak gembira anak-anak menyambut kedatangan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, di Kelompok Bermain Al Ikhlas 158, Desa Pasirkiamis, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Sabtu (20/6/2026). Namun, di balik suasana hangat tersebut, terdapat satu pesan penting mengenai tantangan pendidikan di daerah, yaitu fenomena anak tidak sekolah (ATS).

Bagi pemerintah, memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang setara bukan sekadar target pembangunan, melainkan amanat konstitusi. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mendorong berbagai upaya agar tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal dari bangku sekolah.

“Semua masyarakat Indonesia harus mendapat kesempatan atau akses yang sama, mulai dari kota sampai di Pasirkiamis ini. Tidak boleh ada yang tersisa, tidak mengikuti pendidikan,” tegas Atip Latipulhayat di hadapan para guru dan orang tua murid.

Menurut Atip, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah pola pikir masyarakat. Sebagian orang tua masih menganggap bahwa bekerja jauh lebih penting daripada melanjutkan pendidikan. Padahal, pendidikan justru menjadi bekal utama untuk meningkatkan kualitas hidup dan nilai ekonomi suatu pekerjaan.

Ia kemudian mencontohkan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu meningkatkan produktivitas berbagai sektor, termasuk perikanan. Melalui momentum ini, ia mengajak para orang tua untuk terus mendukung anak-anak mereka tetap bersekolah dan meraih pendidikan setinggi mungkin.

Langkah tersebut ternyata sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Garut. Di daerah yang memiliki ribuan satuan pendidikan ini, pemerintah daerah berupaya menekan angka ATS melalui berbagai pendekatan, mulai dari bantuan perlengkapan sekolah hingga pengembangan program orang tua asuh.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengungkapkan bahwa persoalan putus sekolah masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang sangat besar di wilayahnya. Berdasarkan data terbaru, terdapat hampir 16 ribu anak di Garut yang tercatat tidak melanjutkan pendidikan.

“Kami saat ini sedang mendesain konsep orang tua asuh, karena di Garut angka putus sekolah cukup banyak, ada hampir 16.000 anak. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Apa pun itu, mereka tetap anak kita yang harus kita dorong untuk sekolah,” ujarnya.

Pemerintah daerah merancang program orang tua asuh tersebut sebagai gerakan kolaboratif. Gerakan ini melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk menyelamatkan anak-anak yang berisiko putus sekolah agar dapat kembali belajar di kelas.

Selain meluncurkan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut juga telah menyiapkan bantuan sepatu, tas, dan seragam gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Langkah konkret ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan ekonomi yang kerap menjadi alasan utama anak berhenti sekolah.

Pada kesempatan yang sama, Abdusy Syakur juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan di Garut. Ia memaparkan bahwa dari sekitar 4.400 ruang kelas PAUD yang ada, sekitar 1.000 ruang kelas masih membutuhkan perbaikan total.

“Kami hanya mampu memperbaiki kurang lebih 45 ruang kelas per tahun menggunakan APBD. Jika dihitung-hitung, butuh waktu sampai 30 tahun baru selesai jika pemerintah pusat tidak membantu kita,” ungkapnya.

Kunjungan Wamendikdasmen ke Pasirkiamis ini akhirnya menjadi pengingat bersama bahwa mengatasi masalah anak putus sekolah memerlukan kerja sama semua pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan keluarga harus bahu-membahu menyelesaikan masalah ini.

Melalui pergerakan dari sebuah desa di lereng Gunung Papandayan ini, Garut menunjukkan praktik baik bahwa urusan pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Ketika semua pihak bergerak serentak, harapan untuk mengembalikan ribuan anak ke bangku sekolah tentu bukan lagi sekadar mimpi.