JAKARTA, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah terus memacu pengembangan sektor pariwisata berbasis kesehatan sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah strategis ini menguat setelah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menggelar pertemuan khusus dengan Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, di Jakarta. Kedua lembaga sepakat mempercepat integrasi layanan medis modern dan penguatan potensi herbal lokal.

Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas dua agenda besar. Pertama, penguatan keamanan pangan dan jamu tradisional di ribuan desa wisata. Kedua, akselerasi regulasi obat untuk mendukung kawasan wisata medis internasional, seperti Bali International Hospital (BIH) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur.

Standardisasi Obat Alam di 6.261 Desa Wisata

Indonesia saat ini memiliki potensi luar biasa berupa 6.261 desa wisata yang tersebar di berbagai wilayah. Berdasarkan data terbaru, jumlah tersebut mencakup 36 desa mandiri, 330 desa maju, 1.015 desa berkembang, dan 4.880 desa rintisan. Oleh karena itu, BPOM berkomitmen penuh mendampingi para pelaku usaha lokal agar produk herbal mereka memenuhi standar global.

“Desa wisata tidak hanya menawarkan keindahan alam dan budaya, tetapi juga dapat menjadi pusat pengembangan produk jamu, herbal, dan pangan lokal,” ujar Taruna Ikrar. Beliau menambahkan bahwa BPOM aktif melakukan pendampingan mutu agar produk lokal berdaya saing tinggi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Hingga saat ini, BPOM telah sukses mengawal beberapa percontohan desa wisata jamu di Indonesia. Contoh nyata keberhasilan tersebut antara lain Desa Wisata Jamu Kiringan di Yogyakarta, Desa Wisata Wonolopo di Semarang, serta Kampung Agrowisata Bukit Herbal Malumbi di Sumba Timur. Melalui pendampingan ini, masyarakat setempat berhasil menyulap tanaman obat tradisional menjadi daya tarik wisata edukasi yang bernilai ekonomis tinggi.

Dorong Wisata Medis Lewat Kemudahan Regulasi Obat

Selain fokus pada kekayaan tradisional, kolaborasi ini juga menyasar pada sektor pariwisata medis (medical tourism) modern. BPOM mengambil peran vital dalam mengawal ketersediaan obat-obatan khusus di KEK Sanur melalui mekanisme Special Access Scheme (SAS). Jalur khusus ini memungkinkan masuknya obat esensial yang belum memiliki izin edar resmi di Indonesia demi kepentingan pelayanan medis darurat berstandar internasional.

Sejak pertengahan tahun 2025, BPOM telah mengintegrasikan sistem perizinan SAS untuk menyokong operasional Bali International Hospital. Lembaga pengawas ini bahkan telah menerbitkan berbagai persetujuan impor untuk obat-obatan kritis, termasuk terapi antikanker dan imunoglobulin.

Walaupun memberikan kemudahan akses, Taruna Ikrar menegaskan bahwa keamanan pasien tetap menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar. BPOM menjalankan pengawasan super ketat agar setiap obat yang masuk lewat mekanisme SAS dapat terlacak dengan jelas dan hanya menyasar kebutuhan pasien yang sesuai ketentuan.

Sinergi Lintas Sektor untuk Ekosistem Global

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyambut hangat komitmen dan dukungan penuh dari pihak BPOM. Pihaknya menilai bahwa tren wisata kebugaran (wellness tourism) dan wisata medis kini tengah melonjak tajam di tingkat global. Kondisi ini membuka peluang emas bagi Indonesia untuk tampil sebagai pemain utama di Asia Pasifik.

“Kita memiliki modal kuat untuk memimpin pasar ini. Indonesia dapat memadukan keunggulan jamu tradisional warisan leluhur dengan fasilitas medis modern yang didukung keindahan alam nusantara,” tutur Widiyanti.

Kendati demikian, kedua tokoh ini menyadari bahwa visi besar ini memerlukan kerja keras kolektif. Oleh sebab itu, Kemenpar dan BPOM segera memperluas jaringan kerja sama dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, asosiasi industri, kalangan akademisi, serta komunitas masyarakat lokal. Melalui ekosistem yang aman, tepercaya, dan teregulasi dengan baik, Indonesia optimistis mampu bertransformasi menjadi pusat wisata kesehatan dunia terkemuka.