MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan ratusan tenaga kesehatan (nakes) Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa (14/10).

RDP ini membahas isu status kepegawaian, kesejahteraan, pemecatan, masalah pendataan di Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta kebijakan penghapusan tenaga honorer.

Rapat ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi dan Ketua Komisi A Andi Anwar Purnomo, serta dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi A Mizar Roem. Hadir pula perwakilan dari BKN Provinsi dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Provinsi Sulsel.

Dalam kesempatan itu, salah satu nakes, Andi Astrini dari Luwu Utara, menyampaikan keluhan mengenai kurangnya transparansi data di tingkat kabupaten, yang mengakibatkan banyak nakes tidak terdata, termasuk saat pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua.

“Aturannya, jika sudah ikut tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) maka tidak bisa lagi tes PPPK. Akan tetapi, ada yang tetap diluluskan di tahap kedua, sementara kami yang di Puskesmas dan berhubungan langsung dengan masyarakat tidak diluluskan,” ujar Astrini.

Ia pun berharap DPRD Provinsi dapat meneruskan aspirasi para nakes yang telah mengabdi puluhan tahun ke Komisi III DPR RI agar bisa diangkat menjadi ASN.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi A Mizar Roem memastikan bahwa semua aspirasi nakes akan ditampung dan diteruskan ke pemerintah pusat. “Aspirasi tenaga kesehatan semua akan kami tampung untuk kami bawa ke pusat. Ini butuh secara faktual, makanya harus ada validasi data. Kami minta nakes dari kabupaten/kota untuk menyampaikan secara tertulis,” ucap Mizar.

Di lokasi yang sama, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi menegaskan bahwa kehadiran dewan adalah untuk memfasilitasi berbagai persoalan yang dihadapi nakes dari kabupaten/kota. Sebagai anggota dewan yang juga berlatar belakang dokter, ia menyatakan sangat memahami dan berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan nakes.

“Kami berharap aspirasi nakes bisa tersampaikan dengan baik. Meskipun ini ranah kabupaten/kota, tapi harus diperjuangkan,” kata Cicu, sapaan akrabnya.

Ia meminta agar validasi data nakes segera dilakukan. “Kami minta untuk segera sama-sama memvalidasi data, dan kita harus sepakat bersama untuk dibawa ke pusat secepatnya, dan verifikasi data harus selesai pekan depan,” tegasnya, seraya berharap pemerintah kabupaten/kota memberikan dukungan kepada para nakes.