MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Eric Horas, kembali melaksanakan reses pertama masa persidangan 2025/2026 pada Rabu (15/10/2025).

Titik ketujuh reses kali ini digelar di Jalan Banta-bantaeng Lorong 3 Nomor 2, RT07/RW05, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini.

Sama seperti lokasi sebelumnya, Ketua DPC Partai Gerindra Makassar ini disambut antusias oleh warga. Eric Horas didampingi oleh Lurah Banta-bantaeng, Anselmus Watratan, Babinsa, Babinkamtibmas, serta tokoh masyarakat setempat.

Reses merupakan agenda wajib bagi anggota dewan untuk menyerap aspirasi dan keluhan langsung dari konstituen. Dalam pertemuan tersebut, warga dipersilakan menyampaikan berbagai masalah yang dihadapi.

Pada kesempatan itu, Eric Horas mencatat beberapa keluhan warga, yang didominasi masalah bantuan sosial (bansos) dan kebutuhan pengadaan kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV).

Mengenai bansos yang dinilai belum merata, Eric menjelaskan bahwa salah satu penyebabnya adalah minimnya sosialisasi mengenai pendataan dan mekanisme usulan bantuan. Ia menekankan perlunya sosialisasi yang lebih gencar dari Dinas Sosial (Dinsos) Makassar.

“Jadi ini menjadi atensi kami. Memang harus turun sosialisasi ke masyarakat terkait masalah pendataan dan usulan secara daring atau online,” ucap Eric.

Ia mengakui kendala lain adalah banyak warga, terutama orang tua, yang belum terbiasa dengan teknologi. Hal ini menghambat proses pendaftaran yang kini mayoritas dilakukan secara daring.

“Karena kita tahu masih ada beberapa warga yang belum paham teknologi, ini yang jadi kendala. Namun ini tetap jadi atensi saya untuk sampaikan ke dinas terkait, karena kasihan juga warga yang belum dapat padahal layak menerima bantuan,” tegasnya.

Sementara itu, terkait usulan pengadaan CCTV, Eric akan mengecek ketersediaan anggaran dan unitnya terlebih dahulu. Namun, ia menilai wilayah pemukiman padat penduduk seperti Banta-bantaeng layak diprioritaskan untuk dipasang demi keamanan lingkungan.

“Intinya setiap wilayah pemukiman itu harus diusahakan dapat. Namun ada beberapa memang yang dianggap rawan jadi dipasang lebih dulu,” tambahnya.

Eric Horas berupaya agar pengadaan kamera CCTV bisa dipasang di setiap wilayah secara merata pada tahun anggaran 2026 mendatang, dengan mempertimbangkan beberapa aspek. “Tapi kalau misalkan masih ada (anggaran) tahun ini, kita harus upayakan untuk dipasang,” tutupnya.

Selain bansos dan CCTV, Eric Horas juga mencatat keluhan lain di titik reses sebelumnya, termasuk perbaikan drainase dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).