Anggaran Maros Turun! RAPBD 2026 Diproyeksi Rp1,49 T

MAROS, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Kabupaten Maros memproyeksikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 sebesar Rp1,49 triliun. Jumlah ini tercatat mengalami penurunan signifikan dibandingkan APBD tahun 2025 yang mencapai Rp1,6 triliun.

Rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD 2026 ini diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, kepada Ketua DPRD Maros, Muh Gemilang Pagessa, serta Wakil Ketua DPRD Abdul Rasyid dan Nurwahyuni Malik di ruang rapat utama DPRD Maros pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Penurunan Terjadi pada Dana Transfer

Muetazim Mansyur menjelaskan, penurunan total anggaran disebabkan oleh menyusutnya alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2026.

“Total alokasi TKDD tercatat sebesar Rp959 miliar, turun dari alokasi tahun anggaran 2025 setelah penyesuaian sebesar Rp1,14 triliun. Turun sebesar Rp186 miliar atau sekitar 16,3 persen,” ujar Muetazim.

Penurunan terbesar terjadi pada:

Dana Alokasi Umum (DAU): Menurun dari Rp798 miliar menjadi Rp661 miliar (berkurang Rp137 miliar).
Dana Bagi Hasil (DBH): Berkurang Rp15 miliar, terutama pada komponen pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan dana bagi hasil sumber daya alam.
Dana Alokasi Khusus (DAK): Turun dari Rp245 miliar menjadi Rp223 miliar (berkurang Rp22 miliar), utamanya pada DAK fisik (jalan, sanitasi, pertanian) dan DAK nonfisik (pendidikan, kesehatan).
Dana Desa: Menurun dari Rp78 miliar menjadi Rp67 miliar (berkurang Rp11 miliar).

Penurunan ini berdampak pada kapasitas fiskal daerah dan memicu penyesuaian di berbagai sektor. Bahkan, alokasi untuk bidang kesehatan turun drastis dari Rp32 miliar menjadi nol, sementara bidang pendidikan berkurang Rp68 miliar.

Strategi Pemerintah: Optimalkan PAD dan Efisiensi Belanja

Berdasarkan struktur RAPBD 2026, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,39 triliun, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp375 miliar dan Pendapatan Transfer Rp1,02 triliun.

Untuk menyikapi keterbatasan fiskal, Muetazim menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Maros akan fokus pada:

Optimalisasi Pendapatan Daerah: Melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, serta pembaruan data potensi ekonomi daerah.
Efisiensi Belanja: Menekan pertumbuhan belanja rutin aparatur dan mengarahkan anggaran pada kegiatan produktif yang berorientasi hasil.
Prioritas Layanan Dasar: Pemenuhan belanja wajib untuk pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama, meskipun terjadi penurunan DAU dan DAK.

“Alokasi belanja pendidikan tetap diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan. Sedangkan belanja kesehatan diprioritaskan pada penguatan layanan primer, penurunan angka stunting, serta peningkatan gizi masyarakat,” jelas Muetazim.

DPRD Kawal Prioritas Pembangunan

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Maros, Muhammad Gemilang Pagessa, menyatakan dukungannya terhadap langkah penyesuaian anggaran. Ia menilai kondisi ini adalah momentum bagi daerah untuk memperkuat PAD dan meningkatkan efisiensi belanja publik.

“Kami pastikan setiap program tetap berorientasi pada prioritas bupati dan kebutuhan masyarakat agar pembangunan tetap berjalan meski anggaran menurun,” tutup Gemilang.

Komponen Anggaran RAPBD 2026: