MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mencetak percepatan signifikan dengan merampungkan finalisasi kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan penting ini berhasil dicapai lebih awal dari target yang ditetapkan, bahkan sebelum memasuki bulan Desember 2025. Proyeksi alokasi anggaran dalam APBD Pokok 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp5,1 triliun.

Penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD 2026 ini dikukuhkan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Balai Kota Makassar, pada Senin (17/11). Rapat dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi), Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Supratman, serta jajaran pimpinan dan anggota dewan bersama seluruh SKPD terkait.

Prioritas Program Tetap Berjalan di Tengah Rasionalisasi

Wali Kota Munafri Arifuddin memastikan bahwa seluruh program prioritas dan program unggulan Pemkot Makassar tetap diakomodasi dalam Rancangan APBD Pokok 2026.

“Ya, tentu ada. Semua program prioritas kita harus jalankan dan itu sudah disampaikan teman-teman dinas terkait kepada teman-teman di DPRD,” ujar Appi usai paripurna.

Meski demikian, Appi mengakui adanya penyesuaian anggaran yang menyebabkan beberapa pos harus dirasionalisasi. “Kita harus menyesuaikan dengan pemotongan anggaran yang ada, sehingga ada beberapa yang dirasionalisasi,” lanjutnya.

Alih-alih menjadikan kondisi ini hambatan, Wali Kota yang juga Ketua Golkar Makassar ini mendorong jajaran Pemkot untuk lebih kreatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan daerah. Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dengan mengurangi kegiatan seremonial dan memastikan belanja anggaran langsung menyentuh masyarakat.

“Dengan pemotongan ini bukan malah yang harus diretapi, tapi bagaimana lebih kreatif untuk meningkatkan pendapatan. Serta memaksimalkan program-program kerja yang harus kita jalankan, yang benar-benar turun sampai ke tengah-tengah masyarakat,” tegas Appi.

Sinergi Kunci Pembangunan Kota

Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi tinggi atas kolaborasi solid yang terjalin antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, sinergi ini merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan anggaran yang efektif.

“Dokumen KUA-PPAS merupakan arah kebijakan yang menentukan kualitas pembangunan kota. Karena itu, harmonisasi antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar APBD 2026 benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” kata Aliyah.

Aliyah menambahkan, tahun anggaran 2026 merupakan momentum bagi Pemkot Makassar untuk memperkuat program strategis, terutama pada pelayanan dasar publik dan pengentasan persoalan prioritas kota. Ia berharap konsistensi sinergi ini terus terjaga untuk menghasilkan kebijakan pembangunan jangka panjang yang semakin baik.