MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) segera mengadopsi strategi pendapatan yang jauh lebih agresif dan adaptif. Tuntutan ini muncul setelah proyeksi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 diperkirakan akan turun drastis sebesar 8,96 persen, atau setara Rp482,5 miliar, dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.

Penegasan ini disampaikan Juru Bicara Banggar untuk Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, Ray Suryadi Arsyad, dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Nota KUA-PPAS di Balai Kota Makassar, Senin (17/11).

Digitalisasi dan Sumber Baru Jadi Kunci

Ray Arsyad menekankan bahwa kondisi fiskal yang diproyeksikan menurun ini tidak bisa dihadapi dengan metode konvensional.

“Badan Anggaran menekankan perlunya strategi pendapatan yang agresif dan adaptif. Optimalisasi dan konsistensi penerimaan harus dilakukan untuk mengimbangi penurunan proyeksi. Ini bukan pilihan, tetapi keharusan,” ujar Ray.

Banggar menyoroti dua langkah fundamental untuk mendongkrak pendapatan:

1. Percepatan Digitalisasi: Mewajibkan digitalisasi seluruh proses bisnis pajak dan retribusi daerah. Menurut Ray, langkah ini krusial untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, kepatuhan wajib pajak, serta memetakan potensi pajak yang selama ini belum tergarap maksimal.

2. Ekstensifikasi Sumber: Mendorong perluasan sumber pendapatan baru, khususnya dari sektor digital dan ekonomi kreatif. Kebijakan ini juga diminta untuk mendukung keberlanjutan Makassar Creative Hub sebagai motor ekonomi baru kota.

Belanja Fokus Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial

Di sisi belanja daerah, Banggar meminta APBD 2026 diarahkan pada prinsip spending better dengan fokus utama pada penguatan layanan dasar dan perlindungan sosial.

“Belanja daerah harus difokuskan pada program produktif dan afirmatif yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, kesenjangan, dan penguatan perlindungan sosial,” tegas Ray.

Prioritas belanja meliputi:

• Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

• Keberlanjutan program jaminan sosial terpadu, termasuk Program MULIA Berjasa, untuk memastikan layanan kesehatan dan perlindungan bagi kelompok rentan.

• Dukungan anggaran konsisten untuk proyek strategis, seperti pembangunan Stadion Internasional dan pengadaan seragam sekolah gratis.

Ray menutup dengan menegaskan bahwa fondasi APBD 2026 adalah reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik, yang diwujudkan melalui alokasi prioritas untuk operasionalisasi Makassar Super Apps dan Lontara+ sebagai platform layanan terpadu.