MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Pemerintah Kota Makassar memperkuat sinergi dengan Komisi V DPR RI dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang dalam upaya penataan kota, khususnya kanal, trotoar, dan kawasan pinggiran sungai. Kolaborasi pusat–daerah ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait penataan infrastruktur perkotaan yang bersih, tertib, dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Balai Kota Makassar, Jumat (6/2/2026). Rapat dihadiri Anggota Komisi V DPR RI asal Sulawesi Selatan Hamka B. Kady, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Heriantono Waluyadi, serta perwakilan Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.

Hamka B. Kady menegaskan dukungan penuh Komisi V DPR RI bersama jajaran balai teknis Kementerian PUPR terhadap program penataan kanal yang digagas Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin.

“Penataan kanal ini bukan hanya soal fungsi teknis pengendalian banjir, tetapi juga menyangkut estetika kota dan kenyamanan masyarakat. Kami mendukung penuh apa yang telah direncanakan Pemerintah Kota Makassar,” ujar Hamka.

Ia menambahkan, penataan tersebut juga mencakup penertiban aktivitas jual beli di pinggir jalan dan sekitar kanal agar ruang publik dapat dimanfaatkan secara tertib dan aman.

Hamka mengungkapkan, pada hari yang sama dirinya bersama Kepala BBWS Pompengan Jeneberang dan Kepala Balai Cipta Karya Sulsel melakukan diskusi langsung dengan Wali Kota Makassar untuk menyinkronkan program pembangunan kota secara terintegrasi.

“Kami membicarakan bagaimana Kota Makassar dibangun dengan baik, sehingga seluruh program pusat dan daerah bisa saling terhubung dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.

Politisi Partai Golkar itu menekankan pentingnya sinkronisasi program pusat dan daerah, khususnya dalam menjaga kebersihan kanal dan sungai sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kita harus mengikuti arahan Bapak Presiden, bagaimana menjaga kebersihan di pinggir kanal dan sungai. Kota ini perlu ditata dengan baik,” tuturnya.

Menurut Hamka, penataan kanal juga menjadi langkah strategis dalam mengantisipasi potensi banjir, terutama menghadapi musim hujan. Dengan koordinasi yang solid, fungsi kanal sebagai sistem drainase diharapkan dapat bekerja optimal.

Ia menyebut, program prioritas Wali Kota Makassar yang sejalan dengan agenda Komisi V DPR RI meliputi penanganan sampah, pemenuhan air bersih, serta penataan kawasan perkotaan secara menyeluruh.

“Program yang paling mendasar adalah kota bebas sampah, ketersediaan air bersih, dan penataan kota yang rapi. Ini sangat sejalan dengan prioritas Pak Wali Kota,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik dukungan dan komitmen kolaborasi dari Komisi V DPR RI dan jajaran balai teknis pemerintah pusat.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan ini, terutama dalam penataan permukiman, pinggiran jalan, dan aliran sungai. Banyak persoalan perkotaan yang memang harus dibicarakan lintas sektor dan lintas kewenangan,” kata Munafri.

Pria yang akrab disapa Appi itu menjelaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan strategis kota, seperti kebersihan dan penataan kanal, termasuk pengelolaan IPAL Losari.

“Bagaimana menjaga kebersihan kanal, bagaimana pola penataannya, sampai pengelolaan IPAL Losari, itu semua kita bahas bersama,” ujarnya.

Selain kanal, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beraktivitas di atas trotoar juga menjadi perhatian. Munafri menegaskan, penataan dilakukan untuk melindungi hak pejalan kaki dan menciptakan ruang publik yang tertib.

“Penataan PKL di atas trotoar kita bahas agar hak masyarakat, khususnya pejalan kaki, bisa dihormati,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Heriantono Waluyadi menyampaikan bahwa pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan Pemkot Makassar dalam pemeliharaan dan penataan kanal.

“Kami terus berproses untuk kolaborasi penataan dan pembersihan kanal-kanal di Makassar. Ini sudah berjalan sejak tahun-tahun sebelumnya dan akan kami lanjutkan hingga 2026,” ujarnya.

Selain penataan fisik, BBWS juga berkoordinasi terkait pengoperasian pintu air dan pompa pada kanal-kanal utama. Menurut Heriantono, kanal yang bersih akan membuat sistem drainase berfungsi optimal dan mampu mengurangi potensi genangan serta banjir saat musim hujan.

“Kalau kanal terjaga kebersihannya, fungsi drainase bisa berjalan sesuai kapasitas desain yang ada,” pungkasnya. (*)