MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menginisiasi diskusi lintas sektor terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak serta kelompok rentan di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Daeng Ngawing, Makassar, Selasa (10/2/2026).

Diskusi tersebut melibatkan pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov Sulsel, perangkat daerah kabupaten/kota, akademisi, lembaga perlindungan anak, hingga komunitas masyarakat sipil. Fokus pembahasan diarahkan pada identifikasi akar persoalan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjal dan gepeng), serta perumusan strategi penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Fatmawati Rusdi menegaskan pertemuan tersebut dirancang untuk menghasilkan rencana aksi konkret, bukan sekadar forum seremonial.

“Kita diskusi tidak usah formal, langsung ke rencana aksi dan urgensinya apa. Persoalan anak jalanan dan gepeng ini sangat kompleks dan tidak bisa ditangani satu sektor saja,” ujarnya.

Ia mengaku keprihatinannya meningkat setelah melihat langsung kondisi anak jalanan saat kunjungan kerja bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan beberapa waktu lalu. Menurutnya, persoalan tersebut memerlukan penanganan lintas sektor dan pendekatan kolektif.

Selain itu, Fatmawati menyoroti persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang dinilai berkaitan erat dengan fenomena anak jalanan. Ia menilai anak yang putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan berpotensi terdorong ke jalan jika tidak ditangani secara sistematis.

“Kita harus jujur melihat fakta. ATS ini bukan sekadar data, tapi masa depan anak-anak kita. Kalau tidak kita intervensi sekarang, maka masalah sosial ini akan terus berulang,” katanya.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Abd Malik Faisal, menyampaikan bahwa kemiskinan struktural menjadi salah satu faktor utama munculnya anak jalanan dan gepeng. Berdasarkan data Dinas Sosial, terdapat 1.024 anak jalanan dan gepeng yang terkonsentrasi di lima daerah, yakni Makassar, Parepare, Palopo, Gowa, dan Maros.

Ia mengapresiasi inisiatif Wakil Gubernur dalam mempertemukan para pemangku kepentingan, terutama menjelang bulan Ramadan yang kerap diiringi peningkatan jumlah anak jalanan di kawasan perkotaan.

Menurutnya, penanganan ke depan akan mengedepankan pendekatan humanis, mulai dari identifikasi kantong kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar anak dan keluarga, hingga fasilitasi aktivitas yang lebih aman selama Ramadan.

Sementara itu, Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan, Andi Azizah Tenri Wello, menyoroti tingginya angka anak putus sekolah dan anak tidak sekolah akibat keterbatasan akses pendidikan serta dukungan keluarga. Ia menyebut meskipun pendidikan formal digratiskan, masih terdapat biaya tidak langsung yang memberatkan sebagian keluarga.

Diskusi lintas sektor ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kesepahaman dan merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan anak dan kelompok rentan di Sulawesi Selatan.