MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman menggelar reses kedua masa persidangan kedua Tahun Sidang 2025/2026 di Kecamatan Manggala, Kamis (12/2/2026).

Dalam agenda tersebut, legislator Partai NasDem itu mengunjungi tiga titik di daerah pemilihannya yang meliputi Kecamatan Manggala dan Panakkukang, yakni Jalan Romang Tangayya Dalam Kelurahan Manggala, Jalan Inspeksi PAM Baruga Kelurahan Antang, dan Jalan Daeng Moha Lasuloro Kelurahan Antang.

Reses merupakan agenda wajib anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat yang selanjutnya akan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Dalam pertemuan itu, Supratman—yang akrab disapa Supra—menerima berbagai aspirasi warga, mulai dari perbaikan infrastruktur, lampu jalan, bantuan masjid, pengadaan CCTV, hingga persoalan sertifikasi aset milik Pemkot Makassar.

“Di beberapa tempat variabel keluhannya berbeda-beda,” ujarnya.

Salah satu isu yang menjadi sorotannya adalah lemahnya pengamanan dan sertifikasi aset pemerintah, khususnya lahan sekolah. Menurutnya, sertifikat alas hak menjadi syarat penting agar pemerintah daerah dapat mengakses Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

“Karena tidak bisa mendapatkan DAU atau DAK kalau belum memiliki sertifikat alas haknya,” tegasnya.

Ia mendorong Pemerintah Kota Makassar segera melakukan langkah terukur dan sistematis terkait pensertifikatan lahan sekolah untuk mencegah potensi sengketa atau penyerobotan aset.

“Ini penting agar segera diatur step by step pensertifikatan lahan-lahan sekolah kita,” katanya.

Selain persoalan aset, Supra juga menyoroti potensi kenakalan remaja menjelang Ramadan. Ia mengimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama yang masih di bawah umur.

“Menjelang Ramadan biasanya rawan tawuran remaja. Saya mengajak orang tua untuk menjaga dan membimbing anak-anaknya dengan bijak,” ujarnya.

Kegiatan reses tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di wilayah tersebut.