MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Anggota DPRD Kota Makassar, Muhammad Yulianto Badwi melanjutkan agenda reses kedua masa persidangan kedua Tahun Sidang 2025/2026 di Sengkabatu, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Minggu (15/2/2026).

Kegiatan tersebut merupakan titik ketujuh dalam rangkaian reses Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar itu. Daerah pemilihannya meliputi Kecamatan Tallo, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, dan Kepulauan Sangkarrang.

Dalam pertemuan tersebut, Yulianto mendengarkan langsung berbagai aspirasi masyarakat untuk selanjutnya diteruskan ke organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Sejumlah persoalan yang disampaikan warga antara lain penanganan sampah, perbaikan lampu jalan, hingga kebutuhan air bersih, khususnya di wilayah pesisir utara Makassar.

“Selain itu, ada juga masukan terkait pembenahan drainase dan perbaikan jalan,” ujarnya.

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan itu juga menyoroti keluhan warga mengenai Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ia mengaku persoalan tersebut kerap ditemui sejak titik pertama resesnya.

“Banyak warga mengeluh BPJS KIS-nya dinonaktifkan karena penetapan desil terbaru. Ini yang perlu kita klarifikasi dan tindaklanjuti,” kata Yulianto.

Menurutnya, seluruh aspirasi akan ditampung dalam pokok-pokok pikiran (pokir) untuk kemudian dikoordinasikan dengan dinas terkait. Untuk isu infrastruktur seperti drainase dan jalan, ia menyatakan siap berkoordinasi langsung dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

“Saya akan tampung di pokok pikiran saya dan ditindaklanjuti ke dinas terkait. Mohon warga menjelaskan titik lokasinya secara detail agar bisa masuk skala prioritas,” jelasnya.

Sementara itu, Lurah Buloa, Naz Alamsyah Wiradinata, mengapresiasi kehadiran Yulianto Badwi di wilayahnya. Ia menilai reses menjadi ruang penting bagi warga untuk menyampaikan persoalan secara langsung kepada wakil rakyat.

“Terima kasih atas kehadiran Pak Dewan. Warga senang bisa menyampaikan keluhan secara langsung dan berharap ada tindak lanjut,” ujarnya.

Reses ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah kota dalam mendorong penyelesaian persoalan infrastruktur dan layanan dasar di wilayah pesisir Makassar.