MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan mempertegas komitmennya dalam mendukung pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas. Melalui forum Ramadhan Leadership Camp (RLC) Pemprov Sulsel, Polda menekankan pentingnya pengawasan preventif guna mencegah tindak pidana korupsi, Rabu (25/2/2026).

Penegakan Hukum Sebagai Langkah Terakhir

Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Sulsel, AKBP Jufri, menjelaskan bahwa Polri mengutamakan fungsi perlindungan dan pengayoman dalam mengawal pembangunan. Meskipun memiliki kewenangan penegakan hukum, pihaknya berharap tindakan represif hanya menjadi pilihan terakhir setelah upaya pencegahan maksimal.

“Harapan kami, penegakan hukum ini menjadi langkah terakhir. Maka dari itu, kami mendorong penyelesaian temuan administratif secara cepat melalui koordinasi dengan Inspektorat,” ujar Jufri di Asrama Haji Sudiang, Makassar.

Waspadai Modus Korupsi di Pemerintahan

Dalam pemaparannya, Jufri membeberkan sejumlah pola korupsi yang kerap muncul dalam birokrasi. Beberapa di antaranya meliputi praktik titip proyek, pengaturan pagu anggaran, hingga pengondisian nomenklatur spesifik untuk memenangkan pihak tertentu.

Selain itu, ia menyoroti risiko pengurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai kontrak serta praktik suap dan gratifikasi. Jufri menekankan bahwa kerugian negara bisa tetap terjadi meskipun pelaku tidak menikmati hasilnya secara langsung.

“Perbedaan suap dan gratifikasi terletak pada komunikasinya. Suap melibatkan kesepakatan di awal, sedangkan gratifikasi biasanya berupa pemberian hadiah setelah proyek selesai,” jelasnya.

Optimalkan Pengawasan Internal

Selanjutnya, Jufri meminta para pejabat pemerintah agar tidak merasa risih terhadap pengawasan internal. Ia justru mendorong penguatan peran Inspektorat sebagai garda terdepan dalam menjaga tata kelola keuangan daerah.

Menurutnya, sinergi antara kepolisian dan Inspektorat bertujuan untuk membereskan temuan-temuan yang belum terealisasi. Dengan demikian, potensi pelanggaran dapat segera selesai sebelum masuk ke ranah pidana.

Perkuat Integritas Lewat Digitalisasi

Sebagai langkah antisipatif, Polda Sulsel menyarankan percepatan digitalisasi layanan dan transparansi anggaran. Jufri meyakini bahwa sistem yang kuat serta sumber daya manusia yang berintegritas akan menutup celah terjadinya penyelewengan.

“Oleh karena itu, jangan alergi dengan Inspektorat. Kedepannya, fungsi pengawasan internal inilah yang akan lebih banyak kami kedepankan untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan,” pungkas Jufri.