GOWA, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa bergerak cepat memperkuat sistem pencegahan korupsi di lingkup birokrasi. Langkah ini terlihat saat jajaran Pemkab Gowa menggelar rapat koordinasi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Baruga Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Kamis (12/3).

Melalui pertemuan ini, pemerintah daerah fokus mengidentifikasi titik rawan korupsi pada berbagai sektor strategis. Pimpinan perangkat daerah hadir untuk mendalami tata kelola pemerintahan agar potensi penyimpangan tidak terjadi sejak dini.

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menegaskan bahwa forum ini merupakan ruang evaluasi terbuka. Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting untuk memperbaiki sistem yang masih memiliki celah penyimpangan.

“Forum seperti ini membantu kita melihat lebih jelas titik rawan dalam sistem pemerintahan. Alhasil, kita bisa melakukan perbaikan lebih cepat,” ujar Husniah di sela-sela kegiatan.

Fokus pada Sektor Strategis

Dalam rapat tersebut, Pemkab Gowa dan KPK membedah sejumlah isu krusial. Beberapa di antaranya meliputi pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), pengadaan barang dan jasa, hingga optimalisasi pendapatan daerah.

Selain itu, pendalaman ini bertujuan memperkuat implementasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP). Sistem tersebut berfungsi memetakan risiko sekaligus membenahi tata kelola di berbagai lini pemerintahan.

Selanjutnya, Bupati Husniah menjelaskan bahwa sistem yang transparan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jika anggaran pembangunan berjalan tepat sasaran, masyarakatlah yang akan merasakan manfaat langsungnya.

“Integritas birokrasi harus menjadi budaya kerja kita bersama. Jika seluruh perangkat daerah memegang prinsip itu, maka ruang penyimpangan akan semakin sempit,” tegasnya.

Integritas Sebagai Kunci Utama

Senada dengan hal tersebut, Kepala Satuan Tugas IV.2 Koorsup Wilayah IV KPK, Tri Budi Rochmanto, mengingatkan pentingnya aspek moral. Ia menilai sistem pengawasan secanggih apa pun tidak akan efektif tanpa dukungan komitmen dari aparatur negara.

“Pencegahan korupsi pada dasarnya adalah soal integritas. Karena integritas bisa fluktuatif, kita harus terus menguatkannya melalui komitmen bersama agar pemerintahan tetap berada di jalur yang benar,” ungkap Tri Budi.

Melalui sinergi ini, Pemkab Gowa menargetkan peningkatan nilai penilaian pencegahan korupsi secara nasional. Harapannya, tata kelola yang bersih mampu mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif dan transparan.