MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, rencananya tidak hanya akan menjalani rehabilitasi biasa, melainkan bakal dirobohkan secara total.

Langkah ekstrem ini muncul setelah melalui serangkaian kajian teknis mengenai kelayakan struktur bangunan. Selain itu, pemerintah menilai bahwa biaya pemeliharaan gedung tua tersebut sudah tidak lagi efisien jika dibandingkan dengan membangun fasilitas baru yang lebih modern dan representatif.

Alasan Keamanan dan Efisiensi

Pihak berwenang menjelaskan bahwa kondisi fisik bangunan saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan struktural yang cukup serius. Oleh karena itu, langkah merobohkan gedung menjadi pilihan paling rasional demi menjamin keamanan seluruh penghuni dan tamu negara. Pasalnya, jika hanya mengandalkan renovasi parsial, masalah serupa diprediksi akan kembali muncul dalam waktu singkat.

“Kajian teknis menunjukkan bahwa gedung ini sudah mencapai batas usia optimalnya. Maka dari itu, pembangunan ulang menjadi solusi jangka panjang yang lebih hemat anggaran daripada perbaikan terus-menerus,” ungkap sumber terkait di lingkup pemerintahan.

Persiapan Relokasi Sementara

Akibat rencana pembongkaran ini, seluruh aktivitas kedewanan serta sekretariat DPRD Sulsel harus segera pindah ke lokasi sementara. Pemerintah Provinsi kini tengah menggodok opsi tempat relokasi agar kinerja legislatif tidak terganggu selama proses pembangunan berlangsung.

Selanjutnya, proyek pembangunan gedung baru tersebut akan mengusung konsep bangunan hijau (green building) yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, gedung parlemen Sulawesi Selatan di masa depan diharapkan dapat menjadi simbol modernitas birokrasi sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat lokal.

Sorotan Anggaran dan Transparansi

Meski bertujuan untuk peningkatan fasilitas, rencana ini tetap mengundang perhatian publik terkait besaran anggaran yang akan terkuras. DPRD Sulsel berjanji akan mengawal ketat proses lelang hingga pembangunan agar berjalan transparan dan akuntabel. Dengan begitu, masyarakat dapat memastikan bahwa setiap rupiah dari pajak daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan yang bermutu.