MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat strategi komunikasi publik untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Salah satu langkah yang kini diperkuat yakni pendekatan SIMI atau Sosialisasi, Informasi, Mitigasi, dan Intervensi.

Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kemendikdasmen, Yudhistira Nugraha, menegaskan bahwa pendekatan SIMI menjadi strategi komunikasi publik yang diterapkan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar setiap kebijakan pendidikan dapat dipahami masyarakat secara utuh.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Aula Siporio, Lantai 2 Kantor Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sabtu (23/5/2026).

Kegiatan ini diikuti pelajar, guru, tenaga kependidikan, serta masyarakat umum. Forum tersebut menjadi ruang diskusi antara pemerintah dan masyarakat mengenai arah kebijakan pendidikan nasional sekaligus tantangan pendidikan di daerah.

Yudhistira menjelaskan, IMI bukan sekadar pola komunikasi satu arah, melainkan pendekatan yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

Menurutnya, tahap sosialisasi menempatkan pemerintah untuk terus memastikan setiap kebijakan pendidikan dapat dipahami masyarakat secara jelas. Karena itu, pemerintah harus aktif mencari tahu apakah informasi yang disampaikan benar-benar diterima dan dipahami oleh publik.

“Melalui sosialisasi, kami ingin memastikan masyarakat memahami kebijakan pendidikan, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Jadi bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi memastikan masyarakat benar-benar mengerti,” ujarnya.

Selain sosialisasi, kata dia, unsur informasi juga menjadi bagian penting dalam strategi SIMI. Pemerintah berupaya menghadirkan informasi yang tepat, mudah dipahami, dan mampu menghasilkan respons positif di tengah masyarakat.

Ia menilai, kualitas komunikasi publik sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan di lapangan. Jika informasi tersampaikan secara baik, maka masyarakat akan lebih mudah menerima dan mendukung kebijakan pemerintah.

“Informasi yang baik akan menghasilkan output yang baik pula. Setiap kebijakan yang disampaikan harus mampu diserap masyarakat dengan benar,” katanya.

Yudhistira juga menyoroti pentingnya aspek mitigasi dalam komunikasi publik. Menurut dia, pemerintah harus mampu membaca potensi persoalan, kesalahpahaman, maupun informasi yang berpotensi memicu polemik di tengah masyarakat.

Karena itu, Kemendikdasmen terus memperkuat pola komunikasi yang cepat, terbuka, dan responsif agar isu-isu pendidikan dapat dijelaskan secara proporsional sebelum berkembang menjadi disinformasi.

Sementara pada aspek intervensi, pemerintah hadir untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat. Termasuk di dalamnya meluruskan informasi yang tidak jelas atau menyesatkan terkait kebijakan pendidikan.

“Negara harus hadir memberikan respons terhadap tanggapan masyarakat. Termasuk meluruskan informasi yang tidak jelas agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang benar,” tegasnya.

Yudhistira menekankan bahwa pendidikan bermutu tidak cukup dibangun hanya melalui kebijakan pemerintah. Menurutnya, kemajuan pendidikan juga sangat bergantung pada partisipasi masyarakat secara luas.

Ia mencontohkan sejumlah lembaga pendidikan swasta seperti pesantren dan sekolah Muhammadiyah yang tumbuh besar karena dukungan masyarakat, bukan semata-mata karena intervensi pemerintah.

“Pendidikan berkualitas membutuhkan partisipasi semesta. Banyak sekolah swasta, termasuk pesantren dan Muhammadiyah, berkembang karena kekuatan masyarakat,” ungkapnya.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat, inklusif, dan berdaya saing.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, organisasi masyarakat, dan dunia usaha menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Dalam forum tersebut, peserta juga menyampaikan berbagai aspirasi mengenai pemerataan kualitas pendidikan, penguatan literasi digital, peningkatan kapasitas guru, hingga tantangan pendidikan di wilayah terpencil.

Diskusi berlangsung interaktif karena peserta tidak hanya mendengarkan materi sosialisasi, tetapi juga berdialog langsung mengenai implementasi kebijakan pendidikan di daerah masing-masing.

Kegiatan ini memperlihatkan komitmen Kemendikdasmen dalam memperkuat komunikasi publik sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional. Pemerintah tidak hanya fokus menyusun kebijakan, tetapi juga membangun keterlibatan masyarakat agar kebijakan tersebut berjalan efektif di lapangan.

Melalui pendekatan SIMI, Kemendikdasmen berharap lahir ekosistem komunikasi yang lebih sehat, terbuka, dan partisipatif. Dengan demikian, setiap kebijakan pendidikan tidak hanya dipahami masyarakat, tetapi juga mendapat dukungan bersama demi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.