MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menaruh perhatian serius terhadap rencana perubahan tarif pajak daerah.

Secara khusus, sejumlah legislator menyoroti tajam rencana kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Mereka menilai kebijakan baru ini berpotensi besar membebani perekonomian masyarakat serta memicu gejolak sosial di berbagai lapisan.

Kritik tersebut mengemuka dalam rangkaian rapat pembahasan anggaran dan pendapatan daerah di Gedung Parlemen Sulsel. Anggota dewan menilai bahwa momentum menaikkan pajak saat ini sangat tidak tepat karena daya beli masyarakat belum sepenuhnya stabil.

“Oleh karena itu, kami meminta pemerintah provinsi mengkaji ulang rencana ini. Kenaikan harga BBM akibat instrumen pajak akan langsung memukul sektor transportasi dan logistik,” tegas, Fadriaty Asmaun salah satu perwakilan anggota DPRD Sulsel dalam persidangan.

Selain mengancam daya beli masyarakat, kebijakan ini juga berpotensi menaikkan harga kebutuhan pokok. Saat biaya distribusi barang merangkak naik, pedagang pasar tentu akan membebankan biaya tersebut kepada konsumen akhir. Akibatnya, inflasi daerah berisiko melonjak tidak terkendali.

Namun, pihak legislatif memahami bahwa pemerintah daerah sedang berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kendati demikian, DPRD Sulsel menyarankan agar pemerintah menempuh cara lain yang lebih kreatif ketimbang menaikkan tarif pajak komoditas vital. Pemerintah daerah bisa memaksimalkan penagihan piutang pajak atau menertibkan tata kelola aset yang telantar.

“Selanjutnya, kami mendesak eksekutif untuk melakukan simulasi dampak ekonomi terlebih dahulu. Jangan sampai mengejar target PAD, tetapi justru menciptakan kemiskinan baru di daerah,” tambahnya dengan nada mengingatkan.

Menanggapi sorotan tajam tersebut, tim anggaran pemerintah provinsi berjanji akan menampung seluruh catatan dari legislatif. Mereka berkomitmen untuk merumuskan formulasi kebijakan yang adil, sehingga kebutuhan fiskal daerah tetap terpenuhi tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi warga Sulawesi Selatan.