MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) HMI Cabang Makassar menyampaikan desakan tegas kepada Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Pusat. Mereka meminta pucuk pimpinan Pertamina tersebut segera mencopot General Manager (GM) Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi akibat krisis pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram yang berlarut-larut.

Direktur LAPMI HMI Cabang Makassar, Ryan Hidayat, menyoroti kehadiran Direktur Utama Pertamina Patra Niaga di Makassar baru-baru ini. Ia menegaskan bahwa kedatangan Dirut bersama jajarannya harus membawa solusi riil, bukan sekadar agenda seremonial. Secara khusus, Ryan juga berharap kehadiran Muhammad Arief Rosyid tidak menunggangi gerakan mahasiswa dan masyarakat.

“BBM dan LPG bukan sekadar komoditas ekonomi biasa. Kedua energi ini menyangkut langsung mobilitas warga, kelangsungan UMKM, rumah tangga, hingga sektor pertanian dan perikanan. Karena itu, gangguan distribusi energi jelas memicu efek domino yang merusak daya beli masyarakat,” ujar Ryan, Senin (7/9/2026).

Ryan menegaskan bahwa pihak Pertamina maupun pemerintah tidak boleh terus beralasan klasik. Alasan seperti cuaca buruk, keterlambatan armada, atau lonjakan konsumsi harus dibuktikan secara terbuka. Menurutnya, Pertamina wajib membuka data rantai pasok secara transparan dari depot, agen, pangkalan, hingga ke SPBU.

LAPMI HMI Makassar menolak keras normalisasi antrean panjang kendaraan. Warga Makassar yang harus mengantre berjam-jam demi mendapatkan BBM menanggung beban sosial dan ekonomi yang sangat berat.

Dampak Kelangkaan Meluas ke Berbagai Sektor

Krisis pasokan energi di Makassar kini makin memprihatinkan dan melumpuhkan aktivitas harian warga:

• Sektor Transportasi dan Ojol: Pengemudi ojek online dan angkutan umum mengeluhkan sulitnya mendapat pasokan BBM untuk beroperasi mencari nafkah.

• Kemacetan Parah: Antrean kendaraan yang mengular di SPBU meluap hingga ke badan jalan utama, sehingga memicu kemacetan parah di sejumlah titik Kota Makassar.

• Dampak Sektor Pendidikan: Gangguan mobilitas akibat kelangkaan BBM bahkan memaksa pemerintah setempat menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (sekolah daring).

Masyarakat kini menunggu langkah konkret dan tindakan nyata dari manajemen Pertamina Patra Niaga pusat. Ryan mengingatkan agar Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh pada sistem distribusi di Sulawesi, bukan sekadar penanganan sementara, agar krisis serupa tidak terus berulang.