MAROS, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros resmi mengambil langkah responsif di tengah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda wilayah setempat. Bupati Maros menerbitkan aturan baru yang mewajibkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) menjalankan tugas kedinasan dari rumah atau Work From Home (WFH) mulai besok.

Kebijakan strategis ini bertujuan menekan mobilitas harian pegawai sekaligus mengefisiensikan konsumsi energi masyarakat. Pemerintah daerah ingin memastikan stabilitas roda pemerintahan tetap terjaga tanpa membebani ASN di tengah keterbatasan pasokan BBM.

Bupati Maros, Chaidir Syam, menegaskan bahwa penyesuaian sistem kerja ini tidak akan mengganggu kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mengatur skema piket agar pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

“Kami menerapkan kebijakan WFH ini sebagai respons cepat atas keterbatasan pasokan BBM saat ini. Namun, kami memastikan unit-unit pelayanan vital tetap beroperasi secara tatap muka dengan skema piket yang ketat,” ujar Chaidir Syam.

Skema Pelaporan dan Pengawasan Kinerja

Untuk menjamin produktivitas pegawai, Pemkab Maros menyiapkan sistem pelaporan kinerja harian secara digital. Setiap ASN yang menjalankan WFH wajib menyetorkan laporan capaian tugas kepada atasan masing-masing sebelum jam kerja berakhir.

Selain itu, pemerintah daerah menginstruksikan para kepala OPD untuk memantau keberadaan dan keaktifan anggotanya selama jam dinas. Langkah ini bertujuan menjaga keandalan kinerja serta integritas ASN meskipun tidak hadir secara fisik di kantor.

Melalui penerapan WFH yang terukur ini, Pemkab Maros optimistis dapat membantu mengurai antrean BBM di SPBU. Di saat yang sama, pemerintah daerah menjamin seluruh agenda prioritas pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berlangsung tanpa hambatan.