Seluruh Fraksi DPRD Makassar Sepakat PD Terminal Jadi Perseroda

Seluruh Fraksi DPRD Makassar Sepakat PD Terminal Jadi Perseroda

MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Seluruh fraksi DPRD Kota Makassar menyetujui kelanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan bentuk badan hukum PD Terminal Makassar Metro menjadi PT Makassar Membangun Indonesia (Perseroda).

Persetujuan tersebut menjadi langkah penting bagi rencana transformasi perusahaan daerah yang selama ini mengelola sektor terminal dan pelayanan transportasi di Kota Makassar.

Seluruh fraksi menyampaikan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPRD Makassar dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Jumat (6/11/2026).

Meski mendukung perubahan tersebut, anggota dewan tidak serta-merta memberikan persetujuan tanpa catatan. Mereka meminta Pemerintah Kota Makassar memastikan perubahan badan hukum mampu meningkatkan kinerja perusahaan, memperbaiki tata kelola, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sejumlah persoalan pun menjadi perhatian, mulai dari profesionalisme manajemen, optimalisasi aset terminal, transparansi pengelolaan perusahaan, hingga kepastian status dan kesejahteraan tenaga kerja.

DPRD Makassar Minta Perubahan Status Beri Dampak Nyata

Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, berharap seluruh pandangan fraksi menjadi bahan pertimbangan Wali Kota Makassar dalam menyempurnakan Ranperda tersebut.

Menurutnya, berbagai masukan dari anggota dewan perlu mendapat perhatian agar proses pembahasan menghasilkan regulasi yang tepat dan memberikan manfaat bagi perusahaan maupun masyarakat.

“Pemandangan fraksi-fraksi tersebut diharapkan menjadi pembahasan kajian bapak Wali Kota Makassar atas ranperda,” kata Supratman.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik seluruh masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.

Ia menilai berbagai catatan tersebut memiliki peran penting dalam menyempurnakan rancangan regulasi sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.

“Berbagai masukan dan catatan yang diberikan menjadi bagian penting untuk menyempurnakan Ranperda ini,” kata Munafri.

Perseroda Buka Peluang Pengelolaan Lebih Profesional

Sebelumnya, Munafri telah menyampaikan usulan perubahan bentuk badan hukum PD Terminal Makassar Metro dalam rapat paripurna DPRD Makassar, Senin (2/11/2026).

Melalui perubahan tersebut, Pemkot Makassar ingin memperkuat kelembagaan sekaligus meningkatkan kapasitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Selain itu, bentuk Perseroda memberikan ruang lebih fleksibel bagi perusahaan daerah untuk mengembangkan bisnis, menjalin kemitraan, dan membuka peluang investasi.

Dengan mekanisme korporasi, perusahaan diharapkan mampu mengelola potensi usaha secara lebih profesional. Namun, perubahan status badan hukum saja tidak cukup untuk menjamin peningkatan kinerja.

Karena itu, kualitas manajemen, transparansi keuangan, strategi bisnis, serta kemampuan mengoptimalkan aset harus menjadi perhatian utama.

DPRD Makassar tentu berharap transformasi tersebut mampu menjadikan perusahaan daerah lebih sehat, mandiri, dan kompetitif.

Nasib Pegawai dan Aset Terminal Jadi Catatan Penting

Selain tata kelola perusahaan, kepastian nasib pegawai juga menjadi perhatian seluruh fraksi DPRD Makassar.

Perubahan bentuk badan hukum berpotensi membawa penyesuaian terhadap struktur organisasi, sistem manajemen, dan hubungan kerja. Oleh sebab itu, pemerintah kota perlu memberikan kejelasan mengenai status tenaga kerja serta menjamin hak-hak pegawai.

Di sisi lain, pengelolaan aset terminal juga membutuhkan perhatian serius.

Aset daerah yang berada dalam pengelolaan perusahaan harus memiliki kejelasan administrasi, nilai, dan pemanfaatan. Dengan pengelolaan yang transparan, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas aset sekaligus memperkuat sumber pendapatan.

Selanjutnya, DPRD perlu mengawal agar perubahan badan hukum tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait kepemilikan aset, pengelolaan keuangan, dan tanggung jawab perusahaan.

Pembahasan Ranperda Masih Berlanjut

Persetujuan seluruh fraksi untuk melanjutkan pembahasan menjadi sinyal positif bagi rencana perubahan PD Terminal Makassar Metro menjadi Perseroda.

Namun, masyarakat perlu memahami bahwa persetujuan tersebut belum berarti Ranperda telah resmi menjadi Peraturan Daerah (Perda). Masih ada tahapan pembahasan yang harus dilalui sebelum pemerintah dan DPRD menetapkan regulasi tersebut.

Karena itu, publik perlu mengawal proses ini agar perubahan status perusahaan benar-benar menjawab persoalan pengelolaan terminal di Makassar.

Pada akhirnya, keberhasilan transformasi tidak cukup diukur dari perubahan nama maupun bentuk badan hukum. Pemerintah harus membuktikan bahwa Perseroda mampu meningkatkan pendapatan daerah, mengoptimalkan aset, melindungi pegawai, dan memperbaiki pelayanan publik.

Dengan demikian, perubahan PD Terminal Makassar Metro menjadi PT Makassar Membangun Indonesia tidak sekadar menjadi perubahan kelembagaan, tetapi juga menjadi momentum membangun perusahaan daerah yang profesional, transparan, dan berdaya saing. (*)


Comment