MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Kekisruhan yang terjadi dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kini telah menemui titik terang melalui Rapat Dengar Pendapat Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (30/11/20), pagi.

Anggota Komisi E fraksi PAN, Andi Irwandi Natsir, mengatakan kekisruhan selama ini karena keberadaan supplier yang tidak berkualifikasi baik. Namun, 2021 nanti penentuan supplier langsung oleh Kementerian Sosial.

“Jauh lebih bagus mungkin kalau ada pemberdayaan lokal kerakyatan, kita harapkan hadirnya supplier yang berkualifikasi baik. Kedepan supplier ditentukan oleh pusat, supaya tidak pusing sekda. Kewajiban kami hari ini menyampaikan hasil rapat ke pusat” terang Irwandi.

Mendengarkan langsung segala kekisruhan yang terjadi melalui Tikor Kabupaten, Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani, mengatakan bahwa segala permasalahan yang terjadi hari ini akan segera berakhir dengan keluarnya Permensos.

“Ada surat saya ke Sekda tiap kabupaten berdasarkan instruksi presiden. Jika berbicara tikor, semua terlibat, ini supplier ter evaluasi tiap 3 bulan” ungkap Abdul.

Sekprov menilai rapat Komisi E DPRD Sulsel hari ini adalah peluang untuk melanjutkan segala keluhan yang ada dibawah ke Kementerian Sosial.

Sekprov menegaskan selama ini tidak ada SK seperti yang sering dijadikan senjata oleh supplier, melainkan surat persetujuan penambahan supplier yang diusulkan oleh Tikor Kabupaten.

“Tidak ada SK, SK itu ciri-cirinya menimbang, meneruskan dan seterusnya. Yang harus diperhatikan oleh supplier itu 6T, tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat administrasi. Kalau tidak ada supplier maka tidak ada yang bisa kami evaluasi sementara keterlambatan penyaluran itu tanggungjawab kami. Setelah hasil rapat di Bali, akan ada aplikasi untuk menentukan supplier” tutupnya.

Hasil rapat Komisi E hari ini, rencananya akan disampaikan ke Kementerian Sosial, Selasa (1/12/20), besok. Irwandi mewakili Komisi E berharap setelah Permensos keluar akan mengatasi segala masalah yang tercipta selama ini terkait keberadaan supplier yang tidak sesuai kualifikasi. (eka)