BONE, BERITA-SULSEL.COM – Lewati triwulan pertama, serapan belanja daerah Kabupaten Bone baru mencapai 21 persen dari target 33,3 persen. Hal itu disampaikan Kepala BPKAD, Najamuddin, saat rapat bersama di ruang banggar DPRD Bone, Jumat (30/4/21) siang.

Lambannya serapan belanja daerah membuat berang sejumlah anggota DPRD Bone, diantaranya legislator Gerindra, Bustanil Arifin, karena bisa menghambat percepatan pemulihan ekonomi masyarakat ditambah banyak janji mereka yang ditagih untuk segera direalisasikan.

“Pokir adalah hasil reses, bukan kepentingan pribadi, ini kepentingan orang banyak terkhusus konstituen. Bayangkan kalau kita reses, diserap semua aspirasi baru belum ada terealisasi, padahal sudah dijanji” ungkap Bustanil.

Dia menambahkan, dengan banyaknya anggaran infrastruktur yang harus di refocusing termasuk pokir dan operasional tiap OPD, dampaknya bukan hanya DPRD tapi juga OPD. Triwulan pertama sudah lewat namun belum ada pekerjaan fisik yang berjalan.

“Ditakutkan kalau kembali ada aturan yang harus merefocusing lagi anggaran karena dianggap tidak mampu membelanjakan APBD, yang rugi kan masyarakat, pemulihan ekonomi pasti terhambat,” lanjutnya.

Sebagai wakil rakyat, Bustanil mengingatkan Pemkab agar masukan para anggota dewan didengarkan dan seharusnya bisa menyampaikan secara terbuka jika ada kendala di OPD. Lebih jelasnya, Bustanil mengatakan akan ada agenda rapat komisi untuk mendengarkan penjelasan OPD.

Kekhawatiran Bustanil dan anggota DPRD Bone lainnya juga pernah disampaikan sebelumnya oleh peneliti senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy. Dilansir dari media Konten.co.id, Yusuf menyayangkan lambatnya realisasi belanja di daerah. Apalagi, pemulihan ekonomi nasional juga berkaitan dengan seberapa cepat pemulihan ekonomi daerah.

Melihat masih lambatnya realisasi belanja di daerah dan malah meningkatnya simpanan Pemda di perbankan hingga akhir Maret 2021, Yusuf memprediksi pertumbuhan ekonomi masih berpotensi negatif pada kuartal I-2021. Yusuf mengimbau agar belanja pemda lebih cepat, jika perlu, pemerintah pusat menginventarisasi masalah yang dihadapi oleh Pemda.

“Apakah realisasi lambatnya belanja karena proses tender belanja yang berlarut? Atau malah Pemda masih takut untuk melakukan eksekusi? Intinya, perlu ada komunikasi intens dengan Pemda” ujarnya. (eka)