MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bulog dan mitra terkait di Gedung Tower DPRD Sulsel, Rabu (6/8/2025), untuk membahas lonjakan harga beras dan gabah yang dinilai tidak wajar oleh masyarakat.

Ketua Komisi B, Andi Irma Azizah Wahyudiati, menyebut RDP digelar setelah reses anggota dewan menemukan keresahan langsung dari petani maupun konsumen.

“Kita ini daerah surplus beras, tapi kok harganya malah naik? Ini pertanyaan besar yang harus dijawab,” ujarnya.

Menurut Irma, naiknya harga dipengaruhi faktor teknis dan struktural, seperti harga gabah yang meningkat, HET yang belum disesuaikan, serta distribusi SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang belum menjangkau desa. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan OPD karena minimnya dukungan anggaran.

“Kami ingin tekankan pentingnya penguatan anggaran operasional untuk pengawasan di lapangan. Tanpa itu, distribusi dan pengendalian harga tidak efektif,” tegasnya.

Anggota Komisi B, Suriadi Bohari, menambahkan keresahan soal harga beras sebenarnya sudah dirasakan sejak beberapa bulan lalu.

“Kita ingin tahu langsung, kenapa harga beras bisa melonjak drastis, padahal stok kita surplus,” katanya.

Sementara itu, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sulselbar, Fahrurozi, menjelaskan ada empat faktor utama penyebab kenaikan harga beras di Sulsel: puncak panen yang telah selesai, kekhawatiran produsen terkait pengawasan, distribusi SPHP yang belum menjangkau desa, serta kendala sistem suplai.

Untuk mengatasi hal itu, Bulog menggandeng TNI dan Polri dalam memperluas distribusi SPHP hingga ke tingkat Polres, Kodim, Koramil, dan Polsek.

“Ini upaya agar beras SPHP bisa langsung sampai ke masyarakat,” jelasnya.

Fahrurozi menegaskan, Bulog Sulsel saat ini memiliki cadangan 505 ribu ton beras yang bisa digunakan untuk stabilisasi harga dan bantuan pangan.

“Stok ini aman, bahkan bisa bertahan hingga 50 bulan, tetapi tetap harus dirawat agar kualitasnya tidak menurun,” pungkasnya.