MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Menjelang tahun ajaran baru 2025/2026, janji Pemerintah Kota Makassar untuk membagikan seragam sekolah gratis bagi siswa baru belum juga terealisasi.

Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan orang tua, yang kini bingung antara menunggu atau membeli seragam sendiri.

Seorang warga bernama Ila (39) mengungkapkan kekhawatirannya, “Ini sudah mau masuk sekolah, tapi seragam gratis dari Wali Kota belum juga sampai, padahal katanya bulan ini sudah dibagikan.”

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menyatakan bahwa pihak legislatif belum menerima laporan resmi dari Dinas Pendidikan terkait teknis atau realisasi program tersebut.

“Belum ada penjelasan dari Dinas Pendidikan soal janji ini. Kami bahkan belum tahu sumber anggarannya dari mana, karena belum pernah dibahas bersama,” ujar Ari.

Menurut Ari, ketidakjelasan ini berpotensi merugikan masyarakat. Banyak orang tua sudah mulai membeli seragam secara mandiri karena khawatir anak-anak mereka tidak siap masuk sekolah.

“Kalau ternyata nanti seragamnya gratis, tapi sudah terlanjur beli, ini kan merugikan,” katanya.

Ari juga khawatir situasi ini bisa memicu pungutan liar di sekolah. Ia menegaskan, jika memang ada program seragam gratis, pelaksanaannya harus transparan dan tanpa biaya tambahan.

“Kalau memang ada program seragam gratis, maka harus jelas. Tidak boleh ada pungutan-pungutan di sekolah,” tegasnya.

Janji Terganjal Birokrasi

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Zulkifly Nanda, sempat menyatakan bahwa proses pengadaan seragam sudah memasuki tahap penandatanganan kontrak pada akhir Juni lalu. Ia optimistis distribusi seragam akan selesai sebelum tahun ajaran baru dimulai.

“Seragam gratis sudah masuk tahap penandatanganan kontrak. Mudah-mudahan segera bisa kita laksanakan sebelum penerimaan siswa baru,” ujar Zulkifly pada 30 Juni lalu.

Namun, Zulkifly mengaku masih menunggu laporan teknis lebih rinci dari Dinas Pendidikan terkait proses distribusi. Ketidakselarasan informasi antara pihak eksekutif dan legislatif ini semakin menambah kebingungan masyarakat.

Ari mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk segera memberikan pernyataan resmi. Ia menekankan bahwa transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program pendidikan.

“Kami minta ada kejelasan secepatnya. Jangan sampai masyarakat dirugikan dan kepercayaan publik terhadap program pendidikan Pemkot ikut menurun,” tutupnya.