ENREKANG, BERITA-SULSEL.COM – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Enrekang akhirnya angkat bicara mengenai video asusila yang diduga melibatkan salah satu anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Lembaga penegak etik ini memastikan akan segera memproses kasus tersebut melalui mekanisme internal organisasi.

Ketua BK DPRD Enrekang, Chairul Tahir, menegaskan akan menggelar rapat internal bersama seluruh anggota Badan Kehormatan guna menentukan langkah-langkah strategis selanjutnya.

Chairul menyatakan akan segera memanggil oknum anggota DPRD yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi secara langsung. Menurutnya, langkah ini sangat penting agar lembaga bisa mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang dari tangan pertama.

“Insya Allah, kalau saya sudah masuk kantor, saya akan panggil mereka bersama teman-teman BK,” ujar Chairul kepada awak media melalui keterangan singkatnya.

Politisi ini menekankan bahwa pihaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menangani masalah sensitif ini. Karena itu, BK tidak ingin gegabah dalam mengeluarkan pernyataan resmi atau keputusan sebelum proses klarifikasi tuntas.

“Saya juga belum bisa terlalu banyak bicara jika belum berkomunikasi langsung dengan yang bersangkutan,” tambahnya.

Menjaga Marwah Lembaga

Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat posisi terduga pelaku sebagai wakil rakyat. Badan Kehormatan memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga citra dan kehormatan institusi DPRD di mata masyarakat. Jika terbukti melanggar kode etik, anggota dewan tersebut terancam sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku di internal DPRD.

Selain pemanggilan oknum, BK juga berencana mengumpulkan bukti-bukti pendukung lainnya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan apakah video tersebut benar-benar mengandung unsur pelanggaran etik berat yang dapat mencoreng nama baik Kabupaten Enrekang.

Di sisi lain, masyarakat berharap agar proses pemeriksaan berlangsung secara transparan dan tanpa intervensi politik, meskipun kasus ini melibatkan kader dari partai besar. Kredibilitas DPRD Enrekang kini berada di titik uji terkait komitmen mereka dalam menegakkan aturan tanpa tebang pilih.

Sikap Partai Politik

Sementara itu, pihak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga diharapkan segera mengambil sikap internal terhadap kadernya. Koordinasi antara Badan Kehormatan DPRD dan struktur partai biasanya menjadi bagian dari prosedur penanganan kasus hukum atau etik yang melibatkan pejabat publik.

Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil rapat resmi BK yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Hasil dari pemanggilan tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi DPRD Enrekang untuk mengambil tindakan administratif atau sanksi organisasi lebih lanjut.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai yang bersangkutan di Kabupaten Enrekang, Misbahudin, mengaku baru mengetahui informasi tersebut.

“Kami baru menerima informasi ini dan akan melakukan penelusuran internal untuk memastikan kebenarannya,” ujarnya.

Ia menegaskan, partainya akan menindaklanjuti isu tersebut secara serius dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Menurutnya, mekanisme internal akan dijalankan secara objektif dengan memanggil pihak terkait guna memberikan klarifikasi.

“Kami menjunjung tinggi etika dan moralitas. Jika terbukti ada pelanggaran, tentu akan ada sanksi sesuai aturan partai,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa sanksi dapat berupa tindakan organisatoris hingga usulan Pergantian Antar Waktu (PAW), apabila terbukti terjadi pelanggaran berat.

Proses penelusuran, kata dia, akan dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad yang dikonfirmasi via WhatsApp mengenai hal tersebut belum memberikan jawaban.   (*)