MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Kota Makassar mencatat prestasi membanggakan di kancah nasional. Pemerintah Kota Makassar resmi menembus peringkat 10 besar Indeks Kota Toleran (IKT) 2025, berdasarkan rilis terbaru SETARA Institute di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Pencapaian ini menandai lompatan drastis bagi Makassar. Sebelumnya, kota ini menempati peringkat ke-52 pada tahun 2024. Kini, Makassar melesat ke posisi ke-9, sejajar dengan kota-kota besar lain seperti Surabaya, Semarang, dan Medan.

Keberhasilan ini membuktikan efektivitas kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam merawat keberagaman. Pemerintah kota tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat fondasi sosial yang inklusif bagi seluruh warganya.

Upaya Kolektif Pemerintah dan Masyarakat

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar, Prof. Arifuddin Ahmad, mengapresiasi kolaborasi kuat antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, sinergi ini menjadi kunci terciptanya ekosistem sosial yang kondusif.

“Kepemimpinan Wali Kota Munafri memberikan arah kebijakan yang inklusif. Birokrasi menjalankan program secara konsisten, sementara elemen masyarakat turut menjaga nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Prof. Arifuddin, Sabtu (2/5/2026).

Selanjutnya, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani, menjelaskan bahwa lembaganya menilai kinerja daerah berdasarkan regulasi, praktik kebijakan, dan dinamika sosial. Ia menilai lonjakan 43 peringkat yang Makassar raih menunjukkan perbaikan nyata dalam pengelolaan kebhinekaan.

“Lompatan ini cukup tinggi. Kami melihat adanya kemajuan signifikan dalam mendorong praktik toleransi di tingkat kota,” tutur Ismail.

Program Inklusif Menjadi Kunci

Selain itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Fathur Rahim, menegaskan bahwa prestasi ini bukan hasil instan. Pemerintah Kota Makassar merancang kebijakan yang terukur, termasuk memfasilitasi hari besar keagamaan dan memberikan hibah bagi organisasi keagamaan.

Lebih lanjut, pemerintah kota juga menggagas program “10 Kelurahan Sadar Kerukunan” sejak Maret 2026. Program ini menanamkan nilai-nilai toleransi langsung dari level akar rumput.

“Kami menjalankan visi inklusivitas ke dalam program-program konkret. FKUB kini berfungsi aktif sebagai ruang mediasi dan edukasi toleransi bagi masyarakat,” jelas Fathur.

Dengan capaian ini, Makassar membuktikan diri sebagai kota metropolitan yang mampu mengelola kemajemukan secara harmonis. Kedepannya, Pemkot Makassar berkomitmen menjaga konsistensi ini agar toleransi tetap menjadi identitas utama warga kota. (*)