MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengambil langkah strategis guna menangani krisis lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang kian mendesak. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kini menjajaki penyediaan lahan baru seluas 10 hingga 20 hektare di Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

Langkah ini menjadi respons cepat pemerintah kota atas kondisi enam TPU utama—Sudiang, Beroanging, Kampung Dadi, Panaikang (dua lokasi), dan Antang—yang saat ini mengalami kepadatan tinggi. Bahkan, beberapa titik pemakaman sudah menutup akses untuk umum karena keterbatasan ruang.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pemerintah kota berkomitmen menjamin hak dasar warga terkait ketersediaan tempat peristirahatan terakhir. Menurutnya, pemkot tidak bisa sekadar reaktif, tetapi harus menyiapkan solusi jangka panjang yang berkelanjutan.

“Kami sudah meninjau beberapa lokasi, termasuk di Maros. Mengingat Makassar sangat padat, opsi ini menjadi pilihan realistis agar masyarakat tetap memiliki akses pemakaman yang layak,” ujar Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi di Balai Kota Makassar, Selasa (5/5/2026).

Kaji Aspek Teknis dan Regulasi

Selain menjajaki lokasi, tim teknis Pemkot Makassar kini mendalami aspek kelayakan tanah, termasuk kontur dan kemiringan lahan. Wali Kota menjelaskan bahwa peninjauan detail sangat krusial sebelum mereka melakukan eksekusi pembangunan.

Selanjutnya, pemerintah kota memastikan bahwa rencana ini tetap berjalan sesuai dengan koridor regulasi, khususnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Appi menekankan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi lintas daerah agar pengembangan kawasan pemakaman berjalan selaras dengan aturan tata ruang setempat.

“Kami mengarahkan alternatif ini ke luar wilayah kota, sepanjang tata ruangnya memungkinkan pengembangan lahan pekuburan,” tambah Appi.

Dukungan Penuh Legislatif

Di sisi lain, DPRD Kota Makassar memberikan dukungan penuh terhadap langkah proaktif eksekutif tersebut. Anggota DPRD Makassar, Muchlis A. Misbah, memandang kebijakan ini sebagai bentuk tanggung jawab nyata pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik.

Muchlis, sapaan akrab legislator Partai Hanura ini, menekankan urgensi pembangunan TPU baru mengingat kondisi pemakaman eksisting yang sudah hampir penuh.

“Kami sangat mendukung langkah pemerintah. Rencana di Tompobulu, Maros, dengan luas sekitar 20 hektare, merupakan solusi konkret. Jika aspek teknis dan administratif rampung, kami berharap pembangunan bisa terealisasi tahun ini,” jelas Muchlis.

Sebagai penutup, sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu mempercepat realisasi program ini. Pemkot Makassar berkomitmen mengalokasikan anggaran demi memastikan setiap warga mendapatkan hak atas tempat pemakaman yang layak tanpa terkendala masalah keterbatasan lahan. (*)